GERBANGPATRIOT.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Tim Ditjen Otonomi Daerah memenuhi pernyataannya untuk melakukan check lapangan ke Pemkot Tangerang Selatan terkait penempatan Plt Lurah yang berasal dari honorer.
Dalam chek lapangan ke Pemkot Tangsel di Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (21/11/2018), Kepala Subdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda, Maskalis Baylon Meza diterima Wakil Walikota Benyamin Davnie, Sekretaris Daerah Muhammad dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Apendi.
Paskalis menekankan agar segera dilakukan pergantian Plt lurah dengan yang sudah berstatus PNS. Penggantian pejabat Plt dan non-PNS di kelurahan ini merupakan solusi.
“Kami (Kemendagri) akan terus memantau sampai persoalan ini tuntas,” terang Paskalis.
Paskalis mendapati keterangan dan klarifikasi dari Pemkot Tangsel terkait maraknya Plt Lurah dan pejabat dari honorer. Faktor transisi menjadi alasan utama walikota mengangkat honorer menjadi Plt di posisi strategis
“Paling lambat awal Desember susunan struktur organisasi sudah clear,” ujar Paskalis.
Paskalis lalu mengatakan, kedudukan honorer juga harus dibatasi, tidak boleh melakukan hal-hal yang strategis. Apalagi di bulan Desember dan Januari ada dana kelurahan. Tantangan administrasi menjadi target untuk semakin mempercepat perombakan.
“Kami sudah mendalami kendala SDM. Dorongan kami, sudah diterima oleh wakil dan akan dipercepat,” jelasnya.
Diketahui, Kemendagri menyampaikan rekomendasi tersebut dengan mendatangi kantor Balaikota Tangsel.
