GERBANGPATIOT.COM– Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menempatkan literasi sebagai salah satu kegiatan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. Menurut Direktur Pendidikan dan Agama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Hadiat, membangun kualitas Sumber Daya Manusia bisa dilakukan melalui gerakan-gerakan literasi yang dapat ditemui melalui Perpustakaan.
“Bicara literasi, bukan hanya lisan dan tulisan, tapi memahami dari berbagai aspek sehingga kita bisa memahaminya secara strategis, cerdas. Salah satu pembangunan manusia bisa dilakukan dengan menggiatkan gerakan literasi melalui perpustakaan,” kata Hadiat.
Pembangunan manusia dengan gerakan literasi melalui Perpustakaan pendekatan inklusi sosial dimaksudkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam kegiatan layanan perpustakaan. Tak hanya itu, Bappenas juga akan mendorong peran perpustakaan sebagai institusi gerakan literasi untuk mengambil peran dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Bicara literasi menjadi suatu hal yang luas, ujungnya mempunyai dampak sosial ekonomi yang membawa kesejahteraan. Ini juga kita dorong untuk pelaksanaan tujuan SDGS,” papar Hadiat.
Ditambahkah Hadiat, budaya literasi untuk pembangunan manusia dilandasi tiga pilar, yaitu;
Pertama, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan. Sumber Daya Manusia sebagai modal besar harus dikuatkan dengan hak pemenuhan layanan dasar yang juga maksimal untuk menciptakan kesejahteraan.
Kedua, memastikan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul yang dikuatkan melalui peningkatakan layanan dasar.
Ketiga, pembangunan karakter. Sumber Daya Manusia yang diciptakan, tapi hanya dapat dipenuhi hak layanan dasarnya saja sehingga bisa produktif, tetapi harus menjadi manusia yang memiliki integritas, karakter. Hal ini juga memuat pendidikan karakter.
Diakhir, Hadiat menilai transformasi digital harus dimanfaatkan gerakan literasi dan perpustakaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Transformasi digital juga menjadi perhatian. Era digital kalau di dunia pendidikan misalnya terkait menyesuaikan pola pembelajaran. Perpustakaan juga dihadapkan pada era yang sama sehingga pengelolaan perpustakaan harus sejalan dengan kebutuhan di era ini (digital),” tutup Hadiat.
Puspen Kemendagri
