DPRD: Kasus Holywings Jadi Momentum Evaluasi Perda Miras di Kota Bekasi

Sabtu, 2 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM – Ketua DPRD Kota Bekasi, H.M Saifuddaulah menyatakan kasus Holywings menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk kembali mengevaluasi Perda miras. Dirinya juga mempertanyakan perihal Perwal sebagai amanah Perda no. 17. Tahun 2009 yang terabaikan.

“Kasus Holywings ini adalah momentum untuk merevisi Perda No. 17 Tahun 2009, dengan memasukkan substansi Larangan Peredaran Minol di Kota Bekasi,” katanya.

Sebelumnya H.M. Saifuddaulah mengatakan perwal tersebut belum pernah diterbitkan bahkan ia sering menanyakan perwal yang diamanahkan oleh perda nomor 17 tahun 2009 saat dirinya masih menjabat anggota dewan di komisi I tahun 2009 – 2014.

“Sepengetahuan saya perwal tersebut belum pernah terbit sampai berakhirnya masa tugas saya. Bahkan saat saya menjadi tenaga ahli pun sempat berkomunikasi dengan dinas terkait untuk melakukan perubahan atas perda nomer 17 tahun 2009 karena adanya regulasi Menperindag yang mengatur tentang peredaran Minol,” jelasnya.

H.M. Saifuddaulah melanjutkan karena Perda tersebut sudah lebih dari 10 tahun boleh juga dilakukan evaluasi, dan apalagi sudah ada beberapa regulasi diatasnya yang berubah. Disisi lain aspek sosiologis dan historis kota Bekasi sebagai kota Ihsan pun harus menjadi landasan atas pelarangan peredaran minol di kota Bekasi, tambahnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono menyatakan pemerintah kota Bekasi akan segera melakukan kajian terhadap Peraturan Daerah (Perda) kota Bekasi nomer 17 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras di wilayah kota Bekasi.

“Perdanya kan sudah ada ya, nanti kita pelajari dulu, kan itu aturan lebih teknis pengaturan tentang lokasi, tata cara dan sebagainya,” ujarnya kepada usai menghadiri Rakerda I DPD PAN Kota Bekasi di Ballroom Santika Hotel, Mega Bekasi, Bekasi Barat, kota Bekasi pada Sabtu (2/7/2022).

Meski payung hukum tersebut sudah berusia lebih dari sepuluh tahun, Tri tetap akan melakukan pengkajian secara komprehensif dari berbagai aspeknya hingga nanti diterbitkannya peraturan wali kota (Perwal).

Terakhir, Bagian Hukum Pemkot Bekasi, Diah mengakui bahwa perwal tersebut memang belum ada, namun terkait kepwalnya masih ditelusuri, katanya. (Denis)

Berita Terkait

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor
Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat
Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Mahkamah Agung Tolak PK Dinas LH dan Menangkan AWPI Kota Bekasi dalam Sengketa Informasi Publik
Sabet Enam Medali Emas, Cabor Biliar Kota Bekasi Sukses Lampaui Target KONI pada Porprov Jawa Barat
Koleksi 13 Medali, Kontingen Balap Sepeda Bekasi Kunci Gelar Juara Umum Porprov Jawa Barat 2026
Bangun Birokrasi Berkualitas, Wali Kota Bekasi Resmikan Launching Manajemen Bertalenta
Unggul 52 Emas dari Kota Bandung, Kontingen Kota Bekasi Kian Dekat Kunci Juara Umum Porprov XV Jawa Barat 2026

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:32 WIB

Di WJIS 2026 Kota Bekasi Buka Peluang Investasi Para Investor

Jumat, 20 November 2026 - 13:12 WIB

Wakil Wali Kota Harris Bobihoe : PMI Jadi Garda Terdepan Dan Semakin Dicintai Masyarakat

Jumat, 20 November 2026 - 13:03 WIB

Anduk Bangbek Hadirkan Pelayanan Adminduk Jemput Bola bagi Lansia, Disabilitas, dan ODGJ di Kota Bekasi

Jumat, 20 November 2026 - 12:19 WIB

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Mahkamah Agung Tolak PK Dinas LH dan Menangkan AWPI Kota Bekasi dalam Sengketa Informasi Publik

Jumat, 20 November 2026 - 12:03 WIB

Sabet Enam Medali Emas, Cabor Biliar Kota Bekasi Sukses Lampaui Target KONI pada Porprov Jawa Barat

Berita Terbaru

BANTEN

Badak Jawa, Mitigasi Bencana, dan Harga Diri Banten

Jumat, 20 Nov 2026 - 12:34 WIB