NETWORK | Jakarta | Banten | Lampung

RDP Raperda Pengelolaan Nakes, Karnoto Minta DPRD Jabar Perjuangkan Nasib Honorer Kesehatan

GERBANGPATRIOT.COM – Bandung, Ketua DPW PPNI Jabar Bidang Pemberdayaan Politik, Karnoto, SKep. MSi minta DPRD Jabar perjuangkan nasib honorer kesehatan di Jawa Barat. Permintaan tersebut terlontar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Raperda tentang Pengelolaan Nakes DPRD Jabar bersama honorer dan pimpinan organisasi profesi kesehatan seperti PPNI, IDI, IBI, PDGI Jum’at (15/7/2022) di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD provinsi Jawa Barat.

“Kami meminta melalui Pansus ini agar DPRD Jabar memperjuangkan nasib honorer nakes yang akan dihapus sebagaimana Surat Edaran Kemenpan RB nomor 185 tahun 2022. Karena inilah permasalahan serius yang dialami honorer nakes dan sejalan dengan substansi raperda terkait ruang lingkup perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan. Tentu polemik ini harus dicarikan jalan keluarnya.” jelas Karnoto selaku juru bicara DPW PPNI Jabar.

Dikatakan Ketua Pansus VII, Viman Alfarizi bahwa raperda pengelolan nakes DPRD Jabar ini dibuat untuk maksud dan tujuan tertentu. “Pansus VII tentang Pengelolaan Nakes ini dimaksudkan sebagai pedoman pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kebijakan terkait pengelolaan tenaga kesehatan, juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan, perlindungan, kesejahteraan dan sinergitas pengelolaan tenaga kesehatan,” ungkap Viman Alfarizi.

Alih-alih mendapat masukan dan catatan terhadap draft Raperda Pengelolaan Nakes, suasana RDP justru menjadi ajang curhat para honorer.

Suryani, seorang bidan TKK provinsi dari Cirebon menangis haru saat menguraikan tentang pengalaman di lapangan yang telah belasan tahun mengabdi tanpa kejelasan status dan honor alakadarnya. Tapi bukannya penghargaan, tiba-tiba yang datang justru malah rencana pemberhentian kerja. Saat saat panik dan menegangkan yang mengancam jiwa ketika menjadi pasukan garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19 seolah tak berarti sama sekali dihadapan para pengambil kebijakan.

Sementara, IDI Jabar melalui jubirnya menekankan pentingnya pemerataan tenaga medis ke berbagai pelosok daerah. Jangan sampai terjadi ketimpangan antara jumlah tenaga medis di Jabar Utara, Tengah dan Selatan.

Rapat Dengar Pendapat yang dimulai pukul 13.30 WIB dipimpin anggota DPRD Jabar Viman Alfarizi dan Ahab Sihabudin akhirnya selesai pada pukul 16.30 dengan beberapa daftar inventarisir masalah : Perekrutan SDM kesehatan mengacu pada sekala prioritas dengan standar pendidikan jenjang perguruan tinggi, pemetaan dan penempatan SDM yang merata, serta komitmen anggota Pansus yang akan segera ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kemenpan RB dan Kemendagri dalam rangka menyampaikan aspirasi tentang kepastian quota formasi sesuai kebutuhan lapangan bagi honorer nakes.

Adapun para honorer nakes yang tergabung dalam Forum Aksi Fasyankes Jabar menyampaikan rencana akan menggelar aksi massa guna mendorong lahirnya kebijakan tentang formasi PPPK yang pro honorer nakes. “Mohon izin dan dukungan, kami para honorer nakes akan menggelar aksi massa secara serempak pada 5 Agustus 2022 di setiap daerah termasuk di depan Gedung Sate Bandung. Semoga bisa berjalan lancar.” Jelas Suhendri selaku korlap aksi begitu berapi api. (*)