Versi Survei IPP, Bahtiar Juara Calon Pj Gubernur Jakarta

Jumat, 7 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar

GERBANGPATRIOT.COM, JAKARTA — Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, ungguli dua kandidat calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta lainnya berdasarkan hasil survei Indonesia Political Power (IPP).

Dari tiga nama kandidat yang ditawarkan kepada responden di DKI Jakarta yaitu Bahtiar, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, dan Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono, nama Bahtiar memperoleh dukungan tertinggi dari masyarakat Jakarta.

“Berdasarkan temuan hasil survei kami (Indonesia Political Power), masyarakat menginginkan Bahtiar sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta dengan hasil 37 persen untuk kriteria tidak terikat kepentingan politik dan sebagai teknokrat. Kemudian posisi kedua disusul oleh Sekda DKI Jakarta Marullah sebanyak 24 persen, lalu terakhir di posisi ketiga ada nama Kepala Sekretariat Presiden (KSP) Heru Budi Hartono 8 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab,” ujar Ikhwan Arif pendiri Indonesia Political Power (IPP) kepada wartawan, Jumat 7 Oktober 2022.

Menurut survei tersebut, warga Jakarta memilih Bahtiar, karena dia sosok teknokrat yang tidak terikat oleh lingkaran politik Jokowi maupun Anies Baswedan.

“Ini dibuktikan dengan persentase keinginan warga Jakarta bahwa Pj Gubernur harus bebas dari keterikatan pada kepentingan politik di lingkaran Jokowi dan Anies Baswedan dengan skor sebesar 28 persen, dan menginginkan Pj Gubernur Jakarta yang netral dari pola masa lalu sebanyak 13 persen,” katanya.

Ikhwan kembali menegaskan, warga Jakarta menginginkan Bahtiar karena ia sosok yang dinilai bebas dari kepentingan politik istana dan mantan Gubernur Anies Baswedan, sehingga Bahtiar dapat menakhodai pemerintahan DKI Jakarta sampai 2024 tanpa memicu polarisasi politik.

“ Publik di DKI tidak menginginkan polarisasi tajam,” pungkasnya.

Survei tersebut dilakukan secara hybrid dengan responden masyarakat DKI Jakarta, berlangsung pada 24-28 September 2022. Sample survei tersebar secara acak dengan responden warga DKI Jakarta. Metode penarikan sampel yakni multistage random sampling dengan jumlah responden 600 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 perseb. Penelitian ini dilakukan melalui sambungan telepon dan pengisian kuesioner digital kepada responden. (*)

Berita Terkait

Urat Nadi Hashim dan Rengkah di Rumah Sendiri
Gerindra Minta Kajari Binjai Lebih Teliti Soal Dugaan Korupsi DIF 2023
PWI Bekasi Dorong Sinergi Pemerintah dan Perusahaan untuk Keterbukaan CSR
Kejutan HUT ke-80 TNI, Polres dan Pemkab Bantul Bawa Tumpeng ke Makodim 0729
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua Dewan Pembina SMSI: Peluang Jadikan Hukum Sebagai Pilar Utama Negara
Mantan Anggota DPRD Banten Miftahudin Resmi Daftar Calon DPD RI
Ananta Wahana Resmi Daftar Calon Anggota DPD RI ke KPU Banten
Peduli Kampung Halaman… Putra Demak, Mantan Gubernur Akpol Maju Caleg DPR RI

Berita Terkait

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:02 WIB

Urat Nadi Hashim dan Rengkah di Rumah Sendiri

Jumat, 20 Februari 2026 - 17:31 WIB

Gerindra Minta Kajari Binjai Lebih Teliti Soal Dugaan Korupsi DIF 2023

Jumat, 10 Oktober 2025 - 10:17 WIB

PWI Bekasi Dorong Sinergi Pemerintah dan Perusahaan untuk Keterbukaan CSR

Minggu, 5 Oktober 2025 - 20:34 WIB

Kejutan HUT ke-80 TNI, Polres dan Pemkab Bantul Bawa Tumpeng ke Makodim 0729

Minggu, 17 Agustus 2025 - 18:56 WIB

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua Dewan Pembina SMSI: Peluang Jadikan Hukum Sebagai Pilar Utama Negara

Berita Terbaru