Tingginya Harga Beras, PKS Nilai Pemerintah Kurang Peka dengan Kondisi Ekonomi Rakyat

Minggu, 10 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM – Jakarta, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati merasa prihatin atas naiknya harga beras secara drastis, harga beras terus menanjak naik sejak Agustus 2023, dan dalam beberapa pekan terakhir terus terbang ke atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, meroket cetak rekor baru. Menurut data Panel Harga Badan Pangan.

Pantauan di lapangan, harga beras bahkan sudah ada yang berkisar Rp16.000-17.000 per kg. Bahkan berpotensi mencapai harga Rp 1 juta per karung. “Pemerintah harus bergerak, kenaikan ini semakin menekan rakyat yang masih dalam kondisi pemulihan ekonomi,” ujarnya di Jakarta Ahad, (10/10/2023).

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti inflasi beras, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi harga beras tembus 13,76% (yoy) pada Agustus 2023.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas meroketnya harga beras. Bayangkan, ini Inflasi beras tertinggi sejak Juni 2012, semua pihak baik pemerintah dan BI harus bersama mengatasi”, katanya.

Anis juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan operasi pasar agar harga beras bisa kembali normal.

Legislator Fraksi PKS ini juga menyebut ketergantungan impor Indonesia yang tinggi akan beras menyebabkan pengendalian harga beras kian sulit.

“Solusi pemerintah jika harga beras tinggi ialah selalu impor, bahkan mengimpor di musim panen yang sangat merugikan petani, sehingga produksi beras Indonesia selalu turun akibat minat menanan turun,” serunya.

Wakil Ketua BAKN ini juga mengingatkan agar serius menjaga ketahanan pangan Indonesia dengan serius menyejahterakan petani.

“Hanya kebijakan yang orientasinya menyejahterakan petani Indonesialah yang akan menolong negara ini akibat gejolak harga pangan terutama beras, selama ini itu tidak hadir karena solusinya selalu jangka pendek,” katanya.

Politisi senior PKS ini menyebut biaya produksi beras Indonesia yang tertinggi di antara negara produsen menjadikan beras Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup dan menjadi rawan impor.

“NTP (Nilai Tukar Petani) yang merupakan indikator kesejahteraan petani, utamanya NTP petani pangan selalu paling rendang dibandingkan NTP sektor lainnya, sehingga wajar profesi petani beras kian langka, padahal merekalah harapan disaat harga global menghantam,” katanya. (dns)

Berita Terkait

Kuota Tak Hangus, Kemkomdigi Tegaskan Operator Wajib Lindungi Hak Pelanggan
Mende Rilis “Kamu Tunggu Aku”, Balut Penantian dan Kerinduan dalam Lagu
Kemnaker Segera Seleksi dan Tetapkan Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II
Kasus Kecelakaan Kerja Yang Dialami Pekerja MBG Sri Rahayu Adiningsih Dilaporkan ke Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri
Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Diadukan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover
RDP Bersama Komisi II DPR RI, Gubernur Mirza Dorong Penataan HGU dan Kawasan Hutan di Lampung
Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Hari Cuti Bersama Tahun 2027
Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Keuangan Negara dan Kredibilitas Kementerian Keuangan

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 14:16 WIB

Kuota Tak Hangus, Kemkomdigi Tegaskan Operator Wajib Lindungi Hak Pelanggan

Rabu, 16 September 2026 - 10:27 WIB

Mende Rilis “Kamu Tunggu Aku”, Balut Penantian dan Kerinduan dalam Lagu

Rabu, 16 September 2026 - 10:19 WIB

Kemnaker Segera Seleksi dan Tetapkan Peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II

Rabu, 16 September 2026 - 09:17 WIB

Kasus Kecelakaan Kerja Yang Dialami Pekerja MBG Sri Rahayu Adiningsih Dilaporkan ke Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri

Selasa, 15 September 2026 - 17:57 WIB

Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Diadukan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover

Berita Terbaru