Komisi II DPR RI Setujui Anggaran Kemendagri Tahun 2024 Sebesar Rp3,32 Triliun

Selasa, 12 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM – Jakarta, Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 2024 sebesar Rp3,32 triliun. Persetujuan itu menjadi salah satu kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Rapat ini membahas mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.

Mendagri menjelaskan, total pagu anggaran Kemendagri tahun anggaran 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp111,04 miliar atau 3,46 persen dibanding pagu indikatif tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,20 triliun. “Kenaikan pagu tersebut ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk beberapa pendanaan,” katanya di Ruang Rapat Komisi II Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Pendanaan tersebut, lanjut Mendagri, meliputi beberapa hal. Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebesar Rp91,93 miliar. Kedua, fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp5 miliar. Kemudian ketiga, dukungan terhadap Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua sebesar Rp14,10 miliar.

Lebih lanjut, Mendagri juga menerangkan komposisi pagu anggaran Kemendagri pada 2024 tersebut meliputi beberapa hal. Berdasarkan kelompok belanja, pertama, alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp1,55 triliun atau 46,80 persen. Jumlah ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp927,28 miliar atau 59,7 persen, serta belanja barang operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp626,91 miliar atau 40,3 persen. Kemudian kedua, belanja non operasional sebesar Rp1,76 triliun atau 53,20 persen.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga meminta adanya penambahan Rp770,77 miliar untuk memenuhi sejumlah kebutuhan lainnya. “Kami memohon kepada pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk dapat menyetujui dan mendukung pagu alokasi anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar Rp3,32 triliun, serta usulan tambahan anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar Rp 770,77 miliar, dan pagu alokasi anggaran BNPP tahun 2024 sebesar Rp231,3 miliar, untuk dapat diakomodir dalam pagu alokasi anggaran Kemendagri dan BNPP tahun anggaran 2024,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan persetujuannya terhadap pagu anggaran Kemendagri tahun 2024 sebesar Rp3,20 triliun. Komisi II juga menyetujui usulan penambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp770,77 miliar. Sekaligus menyetujui usulan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp22,621 miliar.

“Meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) Kemendagri tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” jelas Ahmad Doli

Tak hanya itu, Ahmad Doli menegaskan bahwa Komisi II juga menyetujui pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 2024 sebesar Rp231,3 miliar, sekaligus penambahan anggaran untuk kenaikan gaji sebesar Rp1,273 miliar.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah
Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover
Tangani Karhutla, Mendagri Dorong Daerah Gerak Cepat dan Cegah Pembakaran Baru
Wamendagri Bima: Pemda Jadi Kunci Percepatan Transisi Energi
Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR
Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga
Wamendagri Bima Arya Dorong Local Champion dan Komunitas Percepat Penanganan Permukiman Kumuh
Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Keuangan Negara dan Kredibilitas Kementerian Keuangan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 18:50 WIB

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 17:57 WIB

Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover

Selasa, 15 September 2026 - 15:00 WIB

Tangani Karhutla, Mendagri Dorong Daerah Gerak Cepat dan Cegah Pembakaran Baru

Selasa, 15 September 2026 - 13:57 WIB

Wamendagri Bima: Pemda Jadi Kunci Percepatan Transisi Energi

Selasa, 15 September 2026 - 11:22 WIB

Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR

Berita Terbaru

NASIONAL

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:50 WIB