Kemendagri Buka 153 Formasi Seleksi Pengadaan ASN Tahun 2023

Minggu, 24 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM – Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuka sebanyak 153 formasi seleksi pengadaan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2023. Jumlah itu terdiri dari 20 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 133 formasi untuk calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jumlah alokasi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023.

Dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (24/9/2023), Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Yudia Ramli menjelaskan, periode pendaftaran dimulai pada tanggal 20 September hingga 9 Oktober 2023 secara online melalui https://sscasn.bkn.go.id.

“Formasi dilaksanakan dengan dua jenis jalur pengadaan, yakni seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya.

Dia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, maka Seleksi Pengadaan PNS Kemendagri Tahun 2023 dengan alokasi sejumlah 20 formasi dilaksanakan dengan beberapa ketentuan. Pertama, alokasi formasi bagi pelamar kebutuhan umum sejumlah 16 formasi. Sedangkan bagi pelamar khusus sebanyak 4 formasi dengan rincian putra/putri terbaik/cumlaude sebesar 10 persen yaitu 2 formasi. Selanjutnya, penyandang disabilitas 1 formasi, dan putra/putri Papua sebanyak 1 formasi.

Dia melanjutkan, kualifikasi pendidikan untuk jabatan asisten ahli dosen yakni minimal S-2/magister. Selanjutnya, seluruh tahapan seleksi PNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN. Yudia menambahkan, untuk kebutuhan formasi PPPK sebanyak 133 formasi dengan rincian tenaga teknis sebanyak 85 formasi, dan tenaga kesehatan sejumlah 48 formasi.

“Kementerian PANRB telah menetapkan jenis kebutuhan PPPK Tahun Anggaran 2023 yang meliputi kebutuhan khusus Non-ASN dan Eks-THK II serta kebutuhan umum pada seleksi pengadaan PPPK Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK untuk jabatan fungsional,” imbuhnya.

Dia merinci, keputusan tersebut memiliki beberapa ketentuan. Pertama, Kemendagri melaksanakan seleksi pengadaan PPPK tahun 2023 melalui jenis kebutuhan khusus Non-ASN dan kebutuhan umum. Selanjutnya, menetapkan alokasi formasi kebutuhan khusus bagi pelamar Non-ASN Kemendagri sebesar 80 persen dari formasi PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan sejumlah 106 formasi. Ketentuan berikutnya yakni menetapkan alokasi formasi kebutuhan umum bagi pelamar umum sebesar 20 persen yaitu 24 formasi.

Yudia mengimbuhkan, alokasi formasi kebutuhan bagi pelamar penyandang disabilitas sebesar 2 persen atau 3 formasi. Adapun kriteria pelamar kebutuhan khusus Non-ASN merupakan pelamar yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemendagri sampai dengan periode pendaftaran PPPK Kemendagri Tahun 2023 serta memiliki pengalaman minimal 2 tahun secara terus menerus pada Kemendagri.

“Pelamar dari penyandang disabilitas diperkenankan untuk melamar pada seleksi pengadaan PPPK Kemendagri Tahun 2023,” tambahnya.

Dia menerangkan, untuk kualifikasi pendidikan pada seleksi pengadaan PPPK Kemendagri Tahun 2023 yakni Diploma III dan Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) sesuai ketentuan persyaratan jabatan yang dilamar. Selain itu, seluruh tahapan seleksi PPPK Kemendagri Tahun 2023 menggunakan CAT BKN.

“Untuk layanan informasi dan pengaduan terkait seleksi pengadaan ASN Kemendagri tahun 2023 bisa diakses melalui https://infocasn.kemendagri.go.id atau call center (021) 50958800 dan https://kemendagri.lapor.go.id,” tandasnya.(wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah
Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover
Tangani Karhutla, Mendagri Dorong Daerah Gerak Cepat dan Cegah Pembakaran Baru
Wamendagri Bima: Pemda Jadi Kunci Percepatan Transisi Energi
Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR
Kemnaker: UU PPRT Perjelas Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga
Wamendagri Bima Arya Dorong Local Champion dan Komunitas Percepat Penanganan Permukiman Kumuh
Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Keuangan Negara dan Kredibilitas Kementerian Keuangan

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 18:50 WIB

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah

Selasa, 15 September 2026 - 17:57 WIB

Kasat Reskrim dan 10 Penyidik Polres Tanjung Priok Dilaporkan ke Propam Terkait Surat Perintah Undercover

Selasa, 15 September 2026 - 15:00 WIB

Tangani Karhutla, Mendagri Dorong Daerah Gerak Cepat dan Cegah Pembakaran Baru

Selasa, 15 September 2026 - 13:57 WIB

Wamendagri Bima: Pemda Jadi Kunci Percepatan Transisi Energi

Selasa, 15 September 2026 - 11:22 WIB

Pemerintah Serahkan DIM RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR

Berita Terbaru

NASIONAL

Mendagri Imbau Pemda Berhati-hati Terbitkan Obligasi Daerah

Selasa, 15 Sep 2026 - 18:50 WIB