Masalah Pengadaan Alat Olahraga dan Proyek Renovasi WC Sekolah Jadi Fokus RDP Komisi IV DPRD Kota Bekasi

GERBANGPATRIOT.COM, Kota Bekasi – Komisi IV DPRD Kota Bekasi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu, 6 November 2024, dengan melibatkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota (Pemko) Bekasi. RDP tersebut bertujuan untuk membahas berbagai isu terkait program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).

Salah satu topik utama yang dibahas dalam RDP ini adalah program pengadaan alat olahraga yang dilaksanakan oleh Dispora Kota Bekasi pada tahun anggaran 2023. Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, R. Eko Pramono, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, pihaknya meminta penjelasan terkait distribusi alat olahraga kepada masyarakat. Namun, penjelasan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Nadi Aripin dinilai kurang jelas.

Eko mengungkapkan bahwa saat ditanya mengenai penerima manfaat dari program tersebut, Kadispora malah mengakui bahwa distribusi alat olahraga tidak tepat sasaran. “Pak Nadi menjawab dengan kurang jelas, bahkan mengakui bahwa distribusi alat olahraga itu tidak tepat sasaran. Yang seharusnya menjadi penerima manfaat, yakni pengurus RW, malah diberikan kepada individu-individu yang tidak terkait langsung dengan program ini,” ujar Eko.

Menurut Eko, berdasarkan nomenklatur yang tercantum, penerima bantuan alat olahraga seharusnya adalah pengurus RW, namun kenyataannya justru disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak terkait, seperti saudara atau ponakan dari lurah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Selain itu, Eko juga mengingatkan agar Dispora tidak terkesan berada di bawah kendali Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), melainkan seharusnya KONI yang berada di bawah kendali dan pengawasan Dispora. Ia menilai hal ini penting agar pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan olahraga dapat lebih terstruktur dengan baik.

Isu lain yang dibahas dalam RDP adalah proyek renovasi fasilitas WC di sekolah-sekolah Kota Bekasi, yang menjadi perhatian dari anggota Komisi IV. Eko menyoroti adanya perbedaan besar dalam biaya yang dialokasikan untuk proyek renovasi WC sekolah. Menurutnya, biaya renovasi satu unit WC dapat mencapai Rp45 juta, bahkan ada yang lebih mahal.

“Ini tentu perlu penjelasan lebih lanjut, sebab biaya renovasi WC di beberapa sekolah dinilai sangat tinggi. Sebagai anggota DPRD, saya merasa perlu mempertanyakan hal ini agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan standar yang ada,” tambah Eko.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengakui bahwa proyek renovasi WC tersebut merupakan aspirasi yang diajukan oleh masing-masing pihak sekolah. Namun, Eko tetap mempertanyakan apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan apakah proses renovasi tersebut sudah melalui pengawasan yang ketat.

Di bagian lain, Komisi IV juga menyoroti pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang ada di Kota Bekasi, khususnya yang menjual minuman keras. Eko mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi meningkatnya angka kriminalitas yang disebabkan oleh aktivitas di tempat hiburan malam. Ia menekankan pentingnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) untuk memastikan bahwa tempat hiburan malam tidak melanggar ketentuan yang ada, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Pengawasan terhadap tempat hiburan malam sangat penting untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan meningkatkan angka kriminalitas. Saya meminta agar Disparbud Kota Bekasi lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan Perda di tempat hiburan malam, terutama yang berjualan minuman keras,” jelas Eko.

Eko Pramono menutup rapat dengan menyampaikan harapannya agar ketiga OPD yang terlibat dalam RDP ini dapat meningkatkan kinerja mereka dan lebih transparan dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Ia berharap ke depan, anggaran pemerintah daerah dapat lebih efektif dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Dalam semua program yang dijalankan, saya berharap ada pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang jelas. Ini penting agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan justru untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu,” tegas Eko.(*)