Rekrutmen PPPK Dinilai Tak Adil, Guru Honorer Tagih Komitmen Gubernur

GERBANGPATRIOT.COM, Kota Serang – Dari tangan guru, pemimpin itu lahir. Tapi mengapa kami justru tak dihargai, seruan itu menggema di depan Gedung Negara Provinsi Banten, Kamis (3/7/2025). Ratusan guru honorer bersama mahasiswa dan sejumlah ormas menggelar aksi damai, menuntut perhatian nyata dari Pemerintah Provinsi atas ketidakjelasan nasib dan kesejahteraan.

Agung Sahrijal, perwakilan guru honorer dari Kabupaten Tangerang, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Gubernur Banten Andra Soni. Menurutnya, berbagai janji yang pernah dilontarkan belum satupun benar-benar diwujudkan.

“Selama enam bulan terakhir, tunjangan tambahan kami tidak dibayar. Belum lagi soal kesenjangan tunjangan kinerja yang begitu jauh antara guru ASN dengan ASN di OPD lain,” ujar Agung saat ditemui di lokasi aksi.

Namun persoalan tunjangan bukan satu-satunya isu yang dibawa. Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi sorotan tajam. Agung menyampaikan bahwa guru honorer kategori R3 yang telah mengabdi lebih dari lima tahun banyak yang tersingkir karena kuota formasi yang diajukan Pemprov Banten ke BKN dianggap tidak realistis.

“Pak Gubernur pernah menyatakan akan mengunci 932 formasi untuk guru R3 pada tahap kedua. Tapi ketika hasil diumumkan, mereka tetap tak mendapat formasi. Kami merasa dibohongi,” tegasnya.

Tak hanya itu, Agung juga menilai kehadiran kategori baru seperti R4 dan R5 makin menambah kebingungan dan ketidakadilan. Guru R4 adalah mereka yang mengajar namun tak tercatat di database BKN. Sementara R5 adalah mereka yang bersertifikat namun belum pernah aktif mengajar, namun justru lolos menjadi PPPK.

“Ada apa dengan sistem ini. Kita tidak anti perubahan, tapi tolong beri kami kejelasan dan keadilan,” tambahnya.

Persoalan lama lainnya pun kembali mencuat yakni pengangkatan calon pengawas sekolah yang lulus sejak 2020–2021, namun belum juga mendapat SK pengangkatan. Proses SPMB (Seleksi Pengadaan Manajemen Berbasis Kompetensi) pun dinilai tertutup dan minim transparansi.

Para guru berharap Gubernur Banten turun langsung ke lapangan untuk berdialog, bukan hanya mengirimkan aparat keamanan.

“Kita datang dengan damai, kami pendidik. Hormati kami, walau kami bukan guru langsung Pak Gubernur. Tapi tanpa guru, tak akan ada pemimpin,” tutup Agung.

Aksi berlangsung aman dan tertib hingga siang hari, dengan pengawalan dari pihak kepolisian. Para guru honorer menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga ada kebijakan yang berpihak dan berpijak pada realitas.

(Yuyi Rohmatunisa)