Agus Wahyudiono, MBG Bermanfaat, tapi Pengawasan Harus Diperketat
GERBANGPATRIOT.COM, Serang — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PKS, H. Agus Wahyudiono, S.Si, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak positif yang sangat besar, namun tetap menyimpan potensi penyimpangan apabila pengawasan tidak diperkuat.
Menurut Agus, PKS sebagai partai koalisi pemerintah mendukung penuh implementasi MBG karena program ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas gizi anak serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun ia mengingatkan pentingnya tata kelola yang ketat dan transparan.
“Program MBG bagus, tetapi harus dikelola dengan manajemen yang baik. Kualitas dan kuantitas makanan harus dijaga. Jika ini dilakukan, MBG bisa menjadi penggerak koperasi, UMKM, dan SDM lokal,” ujar Agus kepada wartawan Kamis, (27/11/2025).
Agus menjelaskan bahwa seluruh aturan yang diterbitkan Badan Gizi Nasional, termasuk juklak dan juknis, menjadi kunci utama keberhasilan program. Standar seperti higienitas dapur, kualitas bahan baku, waktu memasak, hingga waktu distribusi, wajib dipenuhi.
Ia mencontohkan bahwa salah sedikit dalam pengolahan, misalnya memasak ayam tanpa memenuhi suhu aman, dapat membuka risiko kontaminasi bakteri seperti salmonella.
“Selama semua sesuai juknis, insya Allah tidak ada masalah. Di wilayah Cikande dan Kibin, pelaksanaan MBG sudah berjalan baik, tidak ada kendala sejauh ini,” ungkapnya.
Setiap dapur SPPG kini diwajibkan memiliki ahli gizi serta juru masak bersertifikat. Kebutuhan protein, karbohidrat, dan komposisi gizi lainnya harus disusun oleh nutrisionis dan dilaksanakan tim masak secara disiplin.
“Semua pihak harus sinergi. Ada ahli gizi, accounting, dan SDM dapur. Jika ini berjalan baik, UMKM dan koperasi juga merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Ia menuturkan salah satu dampak positif yang ia temukan di lapangan adalah naiknya omzet UMKM. Produsen tahu dan tempe, misalnya, kini bisa menjual ratusan papan per hari karena permintaan dari dapur MBG.
“Alhamdulillah omzet UMKM meningkat. Bukan hanya tahu–tempe, tapi juga sayuran, beras, dan suplai koperasi,” katanya.
Meski memberikan banyak manfaat, Agus menegaskan bahwa potensi penyimpangan tetap perlu diwaspadai. Ia menolak menyebutnya langsung sebagai korupsi, namun mengakui bahwa ada ruang bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan berlebih.
“Kalau harga satu porsi Rp.10.000, belanjanya Rp.8.000 masih wajar karena ada selisih operasional. Tapi belanja hanya Rp.2.000–3.000 itu sudah tidak masuk akal. Gizi tidak tercapai dan akan menimbulkan masalah,” ujarnya.
Ia meminta adanya sistem pelaporan yang kuat dan transparan untuk mencegah manipulasi anggaran atau pengurangan kualitas makanan.
Pentingnya Komunikasi Sekolah dan Orang Tua
Agus turut menyoroti perlunya dialog antara sekolah dan orang tua. Ia memahami ada orang tua yang menolak MBG karena pada beberapa kasus menu tidak cocok bagi anak atau adanya kekhawatiran terkait kualitas makanan.
“Semua harus dikomunikasikan. Jangan sampai muncul limbah makanan atau salah paham yang membuat program ini dipandang negatif,” katanya.
Agus menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang harus dijaga bersama. Dengan pengawasan yang kuat, ia yakin program ini dapat berjalan tanpa penyimpangan sekaligus memberikan manfaat luas bagi siswa dan pelaku ekonomi lokal.
( Yuyi Rohmatunisa)