Pemkot Bandar Lampung Pastikan Tunggakan P2KM Tahun 2024 Telah Lunas dan Pelayanan Gratis Tetap Berjalan
GERBANGPATRIOT.COM, Bandar Lampung — Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan bahwa seluruh tunggakan pembayaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) tahun anggaran 2024 telah diselesaikan. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung.
Muhtadi menegaskan bahwa isu mengenai tidak dibayarkannya layanan kesehatan gratis oleh pemerintah kota tidak benar. Menurutnya, seluruh kewajiban pembayaran pada tahun 2024 telah dituntaskan sejak beberapa waktu lalu.
“Pembayaran tahun 2024 sudah dilakukan sejak lama dan sudah lunas. Untuk tahun 2025, itu bukan tunggakan karena tahun anggaran masih berjalan dan Pemkot Bandar Lampung terus melakukan pembayaran secara berkala,” ujar Muhtadi.
Ia menambahkan bahwa sejumlah fasilitas kesehatan telah menerima pembayaran klaim hingga periode September 2025. Sementara itu, klaim bulan Oktober dan November sebagian sudah dibayarkan, dan sisanya sedang diproses oleh BPKAD.
“Pemkot Bandar Lampung berkomitmen menjamin pelayanan kesehatan gratis. Semua klaim biaya kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas telah dibayar sesuai prosedur,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Direktur RSUD A. Dadi Tjokrodipo, Teti Herawati, yang mengonfirmasi bahwa pembayaran tunggakan untuk program P2KM tahun 2024 telah diterima sepenuhnya oleh pihak rumah sakit.
“Kami sudah menerima pembayaran program P2KM dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahkan pada awal November 2025, pencairan kembali dilakukan,” jelas Teti.
Ia menjelaskan bahwa proses pencairan dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing rumah sakit dan puskesmas. Teti memastikan bahwa hingga saat ini, pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung tetap berjalan normal dan tanpa kendala.
Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan layanan kesehatan gratis bagi warga, serta memastikan seluruh fasilitas kesehatan mendapat dukungan anggaran sesuai mekanisme yang berlaku.