Sebanyak 9.450 mustahik pada kategori Desil 1 hingga Desil 3 menjadi sasaran awal program. Seluruhnya telah terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan berdasarkan pemadanan data yang terverifikasi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa integrasi data menjadi fondasi penting agar intervensi zakat lebih presisi dan berkelanjutan.
“Melalui pemadanan 9.450 mustahik pada Desil 1–3 yang terhubung dengan DTKS, kita memastikan intervensi zakat benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara terukur,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Desil 1 merupakan kelompok kemiskinan ekstrem yang memerlukan penanganan cepat dan komprehensif. Adapun Desil 2 dan 3 diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi agar keluarga penerima memiliki daya tahan dan tidak kembali terperosok dalam kerentanan.
Integrasi dilakukan melalui skema Data Terpusat Penerima Manfaat Terintegrasi (DTSEN). Sistem ini dirancang untuk mencegah tumpang tindih bantuan sekaligus memperkuat akuntabilitas publik. Lembaga zakat dapat memetakan kebutuhan mustahik secara lebih rinci dan menyusun intervensi sesuai tingkat kerentanannya.
“Zakat harus kita dorong menjadi instrumen transformasi sosial. Tidak berhenti pada bantuan konsumtif, tetapi diarahkan pada pemberdayaan produktif yang berkelanjutan,” kata Abu Rokhmad.
Pada tahap awal, delapan Lembaga Amil Zakat telah mengintegrasikan data mereka dalam sistem informasi zakat terpadu. Ke depan, integrasi akan diperluas guna membangun ekosistem zakat nasional yang terkoneksi dengan basis data pemerintah.
Peluncuran gerakan ini juga diiringi aksi sosial berupa pembagian 1.000 bingkisan pendidikan bagi anak yatim serta penyediaan 10.000 paket takjil. Program difokuskan pada delapan provinsi prioritas yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem, dengan mekanisme penyaluran berbasis desil agar dampaknya dapat diukur secara kuantitatif.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang membuka acara secara virtual menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dirasakan langsung masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi menjadi aktor utama yang berdaya dan mandiri,” ujarnya.
Menurut dia, kolaborasi kementerian, lembaga, dan mitra filantropi dalam gerakan Indonesia Berdaya menjadi contoh konkret sinergi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.(*)