DPRD Gilang Esa Mohammad: HUT ke-29 Harus Jadi Momentum Evaluasi Pembangunan Kota Bekasi
GERBANGPATRIOT.COM, Kota Bekasi – Menjelang peringatan Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi yang jatuh pada 10 Maret 2026, sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan, banjir, pengelolaan sampah, hingga transportasi masih menjadi perhatian serius.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilang Esa Mohammad, menilai perjalanan hampir tiga dekade Kota Bekasi sebagai daerah otonom harus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menurut Gilang, usia ke-29 merupakan pengingat perjalanan panjang Kota Bekasi sejak berpisah dari Kabupaten Bekasi hingga berkembang menjadi kota penyangga ibu kota.
“Peringatan HUT ke-29 ini menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan panjang Kota Bekasi sebagai daerah otonom. Tidak terasa sudah hampir 30 tahun sejak berpisah dari Kabupaten Bekasi,” ujar Gilang kepada awak media, Kamis (5/3/2026).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi yang membidangi infrastruktur, Gilang menyoroti masih banyaknya jalan rusak dan berlubang, terutama di wilayah perbatasan dengan Jakarta yang menjadi salah satu akses utama masyarakat.
Ia mengaku kerap menerima laporan warga melalui media sosial maupun pesan pribadi terkait kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna jalan.
“Banyak warga menyampaikan keluhan melalui pesan di media sosial maupun WhatsApp terkait jalan berlubang di Kota Bekasi. Bahkan ada kendaraan yang rusak hingga pengendara sepeda motor terjatuh,” katanya.
Menurutnya, kerusakan jalan seharusnya dapat ditangani lebih cepat melalui tim Unit Reaksi Cepat (URC) milik Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) tanpa harus menunggu laporan resmi dari masyarakat.
Selain infrastruktur jalan, persoalan banjir juga menjadi perhatian. Gilang mengingatkan banjir besar yang terjadi pada 4 Maret 2025 lalu harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah.
Ia menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk melalui pembenahan sistem drainase dan saluran air.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai drainase diperbaiki di satu titik, tetapi di hulunya bermasalah atau di hilirnya masih terjadi genangan,” ujarnya.
Gilang juga menyoroti persoalan galian proyek yang dinilai kerap merugikan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi dalam menindak galian ilegal, namun meminta pengawasan lebih ketat terhadap proyek-proyek besar, termasuk proyek strategis nasional.
Ia mencontohkan kondisi jalan di kawasan Kalimalang yang mengalami kerusakan akibat bekas galian proyek yang tidak diperbaiki secara optimal.
“Perbaikannya tidak maksimal, bahkan ada yang membuat kondisi jalan menjadi miring dan berubah menjadi kubangan. Ini jelas merugikan masyarakat,” katanya.
Menurut Gilang, pemerintah daerah harus memastikan proses serah terima aset dari proyek-proyek tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Di sektor lingkungan hidup, Gilang menyambut rencana pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik yang direncanakan menggantikan sistem open dumping.
Namun ia mengingatkan agar proses pembebasan lahan dan pembangunan proyek dilakukan secara transparan serta berdasarkan kajian yang matang.
“Jangan sampai proyek yang tujuannya baik justru menimbulkan dampak negatif karena dibangun di tengah kawasan permukiman padat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti potensi beban anggaran daerah melalui skema tipping fee yang perlu dikaji secara cermat agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam sektor transportasi, Gilang menilai peluncuran layanan Trans Bekasi Keren merupakan langkah positif dalam meningkatkan layanan transportasi publik.
Namun ia menyayangkan kurangnya komunikasi antara pemerintah kota dan DPRD terkait skema pembiayaan, kepemilikan armada, maupun sistem tarif layanan tersebut.
“Kami belum mendapatkan penjelasan secara detail apakah armada bus tersebut dibeli melalui APBD, melalui program CSR, atau investasi pihak lain. Hal ini perlu transparan karena menyangkut penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar angkutan umum seperti angkot dapat diintegrasikan sebagai feeder bagi layanan bus tersebut agar sistem transportasi kota menjadi lebih efektif dan terintegrasi.
Pada momentum peringatan HUT ke-29 Kota Bekasi, Gilang berharap pemerintah daerah semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Persoalan banjir, kemacetan, jalan rusak, sampah hingga transportasi harus menjadi prioritas. DPRD siap mendukung program yang positif sekaligus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tandasnya. (*)