Menurut Faisal, pembangunan yang terlalu terpusat berpotensi menimbulkan kesenjangan antarwilayah di kota penyangga Ibu Kota tersebut. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah menata kembali prioritas pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Semangatnya adalah merapikan prioritas pembangunan agar manfaatnya dirasakan luas serta memastikan setiap wilayah memperoleh perhatian yang proporsional,” ujar Faisal, Minggu (8/3/2026).
Ia menilai, penguatan infrastruktur—mulai dari jalan lingkungan, drainase, hingga fasilitas publik—harus menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan. Dengan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi warga di tingkat lokal juga diharapkan dapat berkembang lebih baik.
Selain pemerataan pembangunan, Faisal juga mengingatkan pentingnya tata kelola penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat sasaran. Pembangunan fisik, menurut dia, tidak semata bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga harus memberi dampak nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Pembangunan fisik harus sejalan dengan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. RT dan RW perlu mendapat dukungan nyata dalam pelaksanaan program yang bersumber dari APBD,” kata dia.
Faisal menambahkan, berbagai aspirasi warga yang diserap melalui kegiatan reses maupun dialog masyarakat perlu menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menilai masih terdapat sejumlah wilayah yang infrastrukturnya belum tertangani secara optimal.
Karena itu, ia menekankan agar Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dapat didistribusikan secara lebih merata di berbagai titik pembangunan.
“Pokir harus tersebar dan menyentuh banyak titik. Bukan hanya satu wilayah yang terus dibenahi, sementara yang lain masih tertinggal,” ujar Faisal.(*)