GERBANGPATRIOT.COM, Yogyakarta – Perbedaan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang masih menjadi penghalang besar dalam mengatasi krisis iklim global. Hingga kini, belum ada kesepakatan dunia mengenai aturan hak kekayaan intelektual (paten) untuk teknologi ramah lingkungan.
Kebuntuan aturan internasional tersebut disampaikan oleh Associate Professor dari University of the Western Cape, Afrika Selatan, Desmond Osaretin Oriakhogba, Ph.D. Ia hadir sebagai pembicara utama dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Graduate Conference (UMYGrace) 2026 pada Kamis (6/8/2026) di Kampus Terpadu UMY.
Desmond menjelaskan bahwa ketiadaan aturan bersama ini dipicu oleh sudut pandang yang bertolak belakang dari tiga kelompok negara.
Pertama, negara maju menuntut perlindungan paten yang sangat ketat atas teknologi bersih buatan mereka. Kedua, negara berkembang mengeluhkan mahal dan sulitnya mengakses teknologi tersebut, sementara bantuan dana iklim internasional masih sangat terbatas.
Sementara itu, negara-negara miskin mengambil posisi paling tegas. Mereka mendesak agar seluruh teknologi ramah lingkungan dibagikan secara gratis kepada publik demi menyelamatkan bumi.
“Negara maju menuntut standar perlindungan yang tinggi terhadap teknologi bersih. Di sisi lain, negara berkembang khawatir karena minimnya dana untuk membeli teknologi tersebut,” ujar dosen Faculty of Law, University of the Western Cape, Afrika Selatan ini.
Akibat perbedaan sikap ini, forum perdagangan dunia seperti World Trade Organization (WTO) belum menghasilkan keputusan berarti. Padahal, kemudahan akses terhadap teknologi ramah lingkungan sangat dibutuhkan oleh negara-negara terdampak krisis iklim.
Sementara itu, lembaga PBB (UNFCCC) dan Organisasi Hak Cipta Dunia (WIPO) baru sebatas memfasilitasi kerja sama riset dan pertukaran informasi. Belum ada kebijakan yang benar-benar mempermudah atau memurahkan akses teknologi ramah lingkungan bagi masyarakat luas.
Menghadapi kebuntuan di tingkat dunia, beberapa kawasan mulai membuat aturan mandiri. Salah satunya adalah Benua Afrika yang merancang aturan khusus agar teknologi bersih bisa masuk lebih mudah sesuai kebutuhan warga lokal.
Melalui gelaran internasional UMYGrace 2026 ini, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) terus berkomitmen menghadirkan ruang diskusi strategis. Konferensi ini menjadi wadah para akademisi dunia dalam merumuskan solusi atas krisis iklim global serta mendorong pemerataan teknologi. (lsi)
Sumber : Humas Umy
