GERBANGPATRIOT.COM, PANDEGLANG – Warga dari 4 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang yakni Menes, Saketi, Cikedal dan Patia mengeluhkan belum terealisasinya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang merupakan program bantuan dari Presiden RI.
Keluhan tersebut disampaikan oleh salah satu warga, H. Ridwan asal Kecamatan Menes kepada Gerbang Patriot, Kamis (17/09/2026).
Menurut H. Ridwan, bantuan sebanyak 13 unit tersebut dengan nilai per unit sekitar Rp 75 Juta, telah memiliki dasar surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan bukti surat yang diterima redaksi Gerbang Patriot, surat tersebut bernomor 600.2.7.6/333-DPKPP/2026, Lampiran 1 (Satu) Berkas, Perihal Permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Dan Rumah Terdampak Bencana, tertanggal Pandeglang, 10 Februari 2026.
Surat tersebut ditujukan kepada Yth. Gubernur Banten c.q. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten di Serang, dan ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang Hj. R. Dewi Setiani, S.Sos., M.A.
Dalam isi surat tersebut disebutkan:
Disampaikan dengan hormat, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Pandeglang masih terdapat banyak rumah tidak layak huni dan terjadinya bencana alam yang belum tertangani, dikarenakan keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sehubungan dengan hal tersebut kami mengajukan permohonan bantuan pembangunan rumah berupa Peningkatan Kualitas (PK) dan Pembangunan Baru (PB) rumah tidak layak huni dan rumah yang terdampak bencana menjadi rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Pandeglang, adapun data usulan by name by addres (terlampir).
Tembusan surat tersebut juga disampaikan kepada Wakil Gubernur Provinsi Banten, Sekda Provinsi Banten, Kepala Bappeda Provinsi Banten, dan Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang.
“Suratnya ada Pak, ditandatangani Ibu Bupati Dewi Setiani tanggal 10 Februari 2026. Sudah dua kali disurvei, baik dari Perkim Kabupaten Pandeglang maupun dari Perkim Provinsi Banten. Bahkan warga sudah ada yang membongkar rumahnya 5%, karena dijanjikan akan segera dibangun,” ujar H. Ridwan saat dimintai keterangan oleh awak media.
Ia mengaku sudah lebih dari 20 kali bolak-balik ke Serang untuk menanyakan kelanjutan bantuan tersebut, namun hingga kini belum ada kejelasan.
“Saya sudah 20 kali lebih ke Serang. Katanya Pemprov Banten tanggal 29 Agustus dapat bantuan 250 unit RTH dari Presiden. Saya harap yang 13 unit untuk kami di 4 kecamatan ini juga segera ada kejelasan. Kasihan masyarakat,” tambahnya.
H. Ridwan berharap Pemprov Banten melalui DPRKP Provinsi Banten dapat memberikan penjelasan dan solusi terbaik secara kemanusiaan.
“Saya tidak berpikir negatif, saya hanya minta solusi dan kejelasan secara kemanusiaan. Tolong ini diperhatikan untuk warga kecil,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, Gerbang Patriot masih berupaya menghubungi pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten untuk konfirmasi berimbang.(denni)
