GERBANGPATRIOT.COM, Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam mengoordinasikan penyaluran CSR menjadi salah satu upaya strategis untuk menyelaraskan kontribusi perusahaan dengan kebutuhan sekolah, sehingga bantuan sarana dan prasarana pendidikan dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan secara merata dan tepat sasaran.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, mengapresiasi peran Bappeda dalam mengoordinasikan pengelolaan CSR bersama perangkat daerah dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk memastikan bantuan perusahaan dapat mendukung kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan. “Saya patut berterima kasih kepada teman-teman di Bappeda yang telah mengelola CSR dengan baik sehingga penyalurannya bisa terkoordinasi. Kami menghimpun data sekolah-sekolah yang membutuhkan agar ke depan tidak ada lagi bantuan CSR yang menumpuk di satu sekolah,” ujar Imam, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, pendataan kebutuhan sekolah menjadi dasar untuk membantu perusahaan menentukan sasaran program CSR. Melalui koordinasi yang terbangun, dukungan dunia usaha diharapkan tidak hanya terpusat pada sekolah tertentu, tetapi juga menjangkau sekolah lain yang membutuhkan peningkatan fasilitas pendidikan. “Data bantuan ini masih dinamis. Ada perusahaan yang langsung turun ke sekolah, melihat kebutuhan, melakukan pendataan, kemudian mengeksekusi bantuannya. Namun, bantuan seperti itu belum seluruhnya tercatat dengan baik di Bappeda,” jelasnya.
Imam menyebutkan, sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam mendukung kebutuhan pendidikan di Kabupaten Bekasi. Di antaranya PT Harosa, Suzuki, serta perusahaan lainnya yang menyalurkan bantuan melalui program CSR. “Kami menyiapkan data bersama Bappeda, kemudian perusahaan memilih sekolah mana yang akan dibantu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kami memberikan informasi mengenai kebutuhan sekolah sebagai bahan pertimbangan,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan menghimpun data kebutuhan sekolah untuk dikoordinasikan bersama Bappeda. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan sekolah penerima bantuan dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan dan kemampuan masing-masing perusahaan. Imam berharap keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan semakin meningkat melalui koordinasi yang terarah antara pemerintah daerah dan perusahaan.
Selain memperkuat pendataan, pencatatan bantuan secara terpadu juga diperlukan agar kontribusi CSR dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. “Harapannya, sinergi CSR ini dapat mendukung pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ketika sarana dan prasarananya memadai, anak-anak juga akan merasa lebih nyaman saat berada di lingkungan sekolah,” pungkasnya. (Hans)
