Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrat ke 17 di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat.

Selasa, 18 September 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM-Mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menyampaikan pidato politiknya banyak memaparkan perannya selama memimpin  pemerintahan, sejak terpilih menjadi presiden di pilpres 2004 lalu.

Dalam pidato politiknya, SBY menyampaikan pencapaian di eranya mulai dari bidang ekonomi keamanan hingga hukum. Di bidang hukum dan keadilan, SBY mengklaim menegakkan hukum termasuk pemberantasan korupsi yang agresif dan tidak tebang pilih. Pemberantasan terorisme dan kejahatan narkoba juga dilakukan secara serius.

“Satu hal yang kita pegang teguh, tidak ada intervensi kekuasaan dan campur tangan politik dalam penegakan hukum dan keadilan,”ungkap SBY.

Selain itu, SBY juga menyebut bahwa banyak program pro rakyat yang dibangun di pemerintahannya dikemas dengan berbeda di pemerintahan saat ini.

Selaku Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, menurutnya pidato SBY tersebut menjelaskan mengenai pembangunan yang harus berkesinambungan.

“Bukan menyindir. Pembangunan itu kan sustainable. Jadi, apa yang sudah dicapai mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan pemerintahan sekarang,” ujar Syarief usai perayaan HUT ke-17 Partai Demokrat di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Senin (17/9)

Syarief menjelaskan, soal pencapaian ekonomi di pemerintahan SBY bisa menjadi masukan bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

“Ini juga merupakan feedback, saran, dan ini juga merupakan masukan bagi pemerintahan ini. Kan Pak SBY juga menghargai apa yang sudah dicapai pemerintahan sekarang ini, menghargai pembangunan yang sudah dicapai,” ungkapnya.

“Jadi pembangunan itu kan sistemnya sustainable (kesinambungan),” sambungnya. (Har)

 

Berita Terkait

Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Kemendagri Dorong Transformasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu melalui Penguatan Kepemimpinan dan Pelayanan
Kemendagri Perkuat Peran Pemda dalam Perencanaan Program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu
Dukung Peningkatan Kinerja, Kemendagri Tekankan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda Optimalkan Sumber Pembiayaan
Wamendagri Wiyagus Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Kota Banjar Bebas TB
Program Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu Perlu Terintegrasi dalam Perencanaan Daerah
Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Perkuat Tata Kelola untuk Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Transformasi NTT: Inovasi Jadi Kunci Optimalkan Potensi Daerah

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 14:43 WIB

Paripurna DPR RI Setujui 15 RUU Kabupaten/Kota Jadi UU, Mendagri: Perkuat Kepastian Hukum Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Selasa, 22 September 2026 - 12:58 WIB

Kemendagri Dorong Transformasi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu melalui Penguatan Kepemimpinan dan Pelayanan

Selasa, 22 September 2026 - 12:51 WIB

Kemendagri Perkuat Peran Pemda dalam Perencanaan Program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu

Selasa, 22 September 2026 - 11:03 WIB

Dukung Peningkatan Kinerja, Kemendagri Tekankan TP PKK, Posyandu, dan Dekranasda Optimalkan Sumber Pembiayaan

Selasa, 22 September 2026 - 10:56 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Kota Banjar Bebas TB

Berita Terbaru