KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG

Jumat, 20 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta – Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MBG) mengadukan kasus kecelakaan kerja yang dialami Sri Rahayu Adiningsih, pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, kepada Komnas Perempuan, Kamis (20/11/2026).

Pengaduan tersebut bertujuan mendorong pengusutan tuntas kasus kecelakaan kerja yang menimpa Sri Rahayu sekaligus meminta pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab atas pemenuhan hak serta perlindungan tenaga kerja dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

KP-MBG menilai kasus tersebut perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan pekerja dalam program MBG, khususnya terkait kepastian status hubungan kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja perempuan.

Sri Rahayu mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan menuju tempat kerja pada 11 Maret 2026. Namun, saat kejadian, ia diketahui tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya, keluarga harus menanggung sendiri biaya pengobatan yang disebut telah melampaui Rp1 miliar.

Perwakilan Tim Advokasi KP-MBG, Maruli, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target program tanpa memastikan keselamatan dan pemenuhan hak para pekerjanya.

Menurutnya, pekerja SPPG menjalankan pekerjaan operasional secara nyata, mulai dari memasak, menyiapkan hingga mendistribusikan makanan. Namun, mereka justru menggunakan status relawan yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hubungan kerja dan perlindungan sosial.

“Ini program negara. Negara jangan menjadi pelanggar aturan dalam menjalankan programnya sendiri. Orang bekerja untuk menjalankan program negara, tetapi ketika terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,” tegas Maruli.

Koordinator KP-MBG, Ahmad Ismail atau yang akrab disapa Ais, meminta Komnas Perempuan menyampaikan sikap kelembagaan secara tegas terhadap penggunaan status relawan serta kerentanan pekerja perempuan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menilai kasus Sri Rahayu tidak boleh berhenti sebagai pengaduan individual, tetapi harus menjadi pintu masuk evaluasi kebijakan ketenagakerjaan dalam program tersebut.

“Kami ingin mengetahui kertas posisi Komnas Perempuan. Apa sikap Komnas terhadap penggunaan istilah relawan, ketidakpastian status pekerja, dan pengabaian hak perempuan dalam program MBG?” ujar Ais.

Dalam kesempatan tersebut, kakak korban, Rama, turut menyerahkan dokumen kronologi kasus kepada Komnas Perempuan. Ia mengungkapkan bahwa keluarga baru mengetahui Sri Rahayu tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan setelah kecelakaan terjadi.

Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Nota Penetapan yang mengakui insiden tersebut sebagai kecelakaan kerja. Meski demikian, menurut keluarga, pemenuhan hak korban masih menghadapi kendala.

Keluarga menolak tawaran santunan sebesar Rp5 juta dari yayasan dan pemberian tali asih sebesar Rp30 juta dari ketua yayasan. Tawaran tersebut dinilai belum sebanding dengan kebutuhan biaya pemulihan kesehatan korban.

KP-MBG juga menyerahkan rekomendasi Komnas HAM tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kemnaker dan BGN. Rekomendasi tersebut memuat sejumlah hal, antara lain kejelasan status pekerja, pemeriksaan ketenagakerjaan, pemenuhan jaminan sosial, serta jaminan keberlanjutan perawatan bagi Sri Rahayu.

Komnas Perempuan Siapkan Langkah Tindak Lanjut

Menanggapi pengaduan tersebut, perwakilan Komnas Perempuan, Irwan, menyampaikan bahwa pihaknya telah memantau berbagai persoalan dalam implementasi program MBG, termasuk dampaknya terhadap pekerja perempuan.

Ia mengatakan Komnas Perempuan juga telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN dan Kemnaker untuk mengkaji penggunaan istilah relawan bagi pekerja yang menjalankan tugas berdasarkan arahan dan kebutuhan program.

Sementara itu, Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Sundari, memastikan Unit Penerimaan Pengaduan akan menyusun kronologi resmi berdasarkan dokumen yang disampaikan KP-MBG.

Komnas Perempuan juga merencanakan sejumlah langkah tindak lanjut.

Pertama, mengirimkan surat klarifikasi kepada BGN terkait pengawasan dan perlindungan pekerja dalam program MBG.

Kedua, menyampaikan surat klarifikasi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter), dengan tembusan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, untuk meminta informasi perkembangan penanganan perkara Sri Rahayu Adiningsih yang ditangani Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Ketiga, berkoordinasi dengan UPTD terkait untuk memfasilitasi layanan pemulihan psikologis bagi Sri Rahayu.

Keempat, membuka opsi komunikasi dengan DPR RI hingga menyampaikan persoalan tersebut secara langsung kepada Presiden apabila pihak-pihak terkait tidak menunjukkan tindak lanjut.

KP-MBG Desak BGN dan Kemnaker Penuhi Hak Korban

Menutup pengaduannya, KP-MBG mendesak BGN memberikan penjelasan mengenai fungsi pengawasan terhadap yayasan dan SPPG, termasuk alasan pekerja tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KP-MBG juga meminta Kemnaker mengawal pelaksanaan Nota Penetapan agar hak-hak Sri Rahayu sebagai korban kecelakaan kerja dapat segera dipenuhi.

Bagi KP-MBG, penggunaan status relawan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan dan kewajiban hukum terhadap orang-orang yang bekerja menjalankan program pemerintah.

Kasus Sri Rahayu, menurut KP-MBG, harus menjadi perhatian serius agar pelaksanaan program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin keselamatan, kepastian hak, dan perlindungan bagi seluruh pekerja yang terlibat.

“Pemerintah dan BGN tidak boleh cuci tangan!”

Berita Terkait

Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru, KCIC Operasikan 62 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh per Hari
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan
Kabandung Bangkit: Kabupaten Bandung Raih Pengakuan Nasional atas Capaian Pembangunan Berkelanjutan
Dorong Smart City dan AI, Tri Adhianto Raih ABDI AI Leadership Awards 2026 atas Transformasi Digital Kota Bekasi
Panitia Resmi Tetapkan Pemindahan Lokasi, Upacara Penutupan Porprov Jawa Barat 2026 Digelar di Stadion Merpati Depok
Baintelkam Polri Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Dalam Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional
Wamenaker: Pelindungan Pekerja Dimulai Sejak Mencari Kerja
MagangHub Batch 3A Resmi Dimulai, 55.364 Peserta Siap Jalani Program Pemagangan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 20:56 WIB

KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG

Kamis, 19 November 2026 - 15:38 WIB

Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru, KCIC Operasikan 62 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh per Hari

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WIB

Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan

Kamis, 19 November 2026 - 10:18 WIB

Kabandung Bangkit: Kabupaten Bandung Raih Pengakuan Nasional atas Capaian Pembangunan Berkelanjutan

Rabu, 18 November 2026 - 19:52 WIB

Dorong Smart City dan AI, Tri Adhianto Raih ABDI AI Leadership Awards 2026 atas Transformasi Digital Kota Bekasi

Berita Terbaru

BANTEN

Dasco dan Posisi Strategis PWI dalam Dinamika Kekuasaan

Jumat, 20 Nov 2026 - 20:51 WIB

purwakarta

Disporaparbud Lepas 60 Kontingen Atlet Peparda VII Jabar

Jumat, 20 Nov 2026 - 17:03 WIB