Gubernur DKI Mendapat Informasi, Mahkamah Agung Batalkan Swastanisasi Air di Jakarta

Senin, 28 Januari 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (25/1/2019)

 

GERBANGPATRIOT.COM –  JAKARTA, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan informasi, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan penghentian kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

“Kita dapat informasi itu sekitar minggu lalu,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

MA mulanya memutuskan memerintahkan Pemprov DKI Jakarta dan tergugat lainnya menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta pada 2017.

Kementerian Keuangan sebagai salah satu tergugat mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. MA kemudian mengabulkan PK yang diajukan Kemenkeu sehingga putusan sebelumnya menjadi batal.

Anies menyampaikan, putusan MA yang menganulir putusan sebelumnya itu keluar saat tim tata kelola air DKI Jakarta menyusun langkah-langkah untuk menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta.

“(Pekerjaan tim tata kelola air) sekarang belum final, setelah di tengah-tengah jalan, tahu-tahu ada keputusan (MA),” kata Anies. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menerima salinan putusan MA pada 30 November 2018.

Sambil menunggu salinan putusan itu untuk membuat keputusan, lanjut Anies, Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan pihak swasta terkait langkah-langkah yang telah disusun tim tata kelola air Jakarta.

“Kami akan terus bicara dengan private sector, karena tidak ada larangan untuk terus melakukan pembicaraan terkait dengan rencana kami yang kemarin,” ungkap Anies Basedan.

Di 2017, MA telah memutuskan menghentikan kebijakan swastanisasi air di Jakarta. MA menilai konsep swastanisasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 1992 mengenai Perusahan Daerah Air Minum DKI Jakarta (PAM Jaya) karena membuat perjanjian dengan pihak swasta. Akibat dari swastanisasi air, PAM Jaya harus kehilangan pengelolaan air minum karena diambil alih pihak swasta.

Laporan: Nursita Sari

Artikel ini tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul:  Anies Dapat Informasi MA Batalkan Penghentian Swastanisasi Air di Jakarta

Berita Terkait

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya
Melonjak dari Peringkat 13 ke Posisi 3 Nasional, Sumsel Torehkan Prestasi Anindhita Wistara Data 2026
Perluas Kiprah di Dunia Usaha, Aldi Taher Kenalkan Cita Rasa Sate Domba Lewat Sa’di Jaksel
Gubernur Andra Soni Sampaikan Kolaborasi Jadi Kunci Pengembang Pariwisata di Provinsi Banten
Pemprov Banten Buka Peluang Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Tanah dengan Badan Bank Tanah
Gubernur Andra Soni Paparkan Lima Strategi Bangun Ekosistem Keterbukaan Informasi di Banten
Jakarta Tidak Miskin, Hanya Belum Menagih Haknya
Jenguk Personel PJR Polda Banten, Kapolri: Anak Anda Sudah Berjuang untuk Negara

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 10:18 WIB

Prof Yuddy Chrisnandi Sebut Semua Pihak Harus Hormati Mandat Konstitusi Presiden dalam Menentukan Wakilnya

Jumat, 13 November 2026 - 08:57 WIB

Melonjak dari Peringkat 13 ke Posisi 3 Nasional, Sumsel Torehkan Prestasi Anindhita Wistara Data 2026

Kamis, 12 November 2026 - 12:40 WIB

Perluas Kiprah di Dunia Usaha, Aldi Taher Kenalkan Cita Rasa Sate Domba Lewat Sa’di Jaksel

Kamis, 12 November 2026 - 10:47 WIB

Gubernur Andra Soni Sampaikan Kolaborasi Jadi Kunci Pengembang Pariwisata di Provinsi Banten

Kamis, 12 November 2026 - 10:41 WIB

Pemprov Banten Buka Peluang Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Tanah dengan Badan Bank Tanah

Berita Terbaru