Jaga Kondusivitas Pemilu, Sekjen Kemendagri Tekankan Netralitas ASN

Selasa, 6 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM – Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya menjaga kondusivitas Pemilu. Hal ini disampaikannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di Hotel Stones Legian Bali, Selasa (6/2/2024).

“Bagaimana melihat netral atau tidak? Definisi dari netralitas, yang pertama bebas intervensi. Yang kedua bebas pengaruh, jadi tidak boleh dipengaruhi. Kemudian adil, objektif, tidak memihak, bebas kepentingan, seperti itu, sampai tanda-tanda bentuk tangan (simbol jari) itu semua tidak boleh,” katanya.

Suhajar menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Bahkan, pada Pasal 24 dengan tegas dinyatakan bahwa ASN wajib menjaga netralitas.

“Jadi tolong para kepala daerah ini bahan sosialisasi ke parpol dan timses, karena clear di aturan tersebut menyatakan tidak boleh mengikutsertakan, untuk disampaikan kepada partai politik dan seluruh bawahan-bawahannya,” ujarnya.

Suhajar menambahkan, di dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pilkada, pasangan calon juga dilarang melibatkan ASN, termasuk mengikutsertakan anggota kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kemudian di PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS clear, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden-wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD, dan calon anggota DPRD,” terangnya.

Untuk mengawal netralitas ASN, pihaknya bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Poin pentingnya, pejabat pembina kepegawaian melaksanakan dan menyosialisasikan keputusan bersama. Jadi tolong sosialisasikan, sampaikan kepada seluruh anggota, sampaikan kepada ASN, kepada tim-tim kampanye dan kepada pasangan calon, supaya tahu aturan mainnya,” ungkapnya.(Wan)

Sumber: Puspen Kemendagri

Berita Terkait

KP-MBG Adukan Kasus Sri Rahayu ke Komnas Perempuan, Desak BGN Bertanggung Jawab atas Perlindungan Pekerja MBG
Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah
Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru, KCIC Operasikan 62 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh per Hari
Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Tambang Mengepung Ujung Kulon, Relokasi Badak Jawa Dipertanyakan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:14 WIB

Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jumat, 20 November 2026 - 08:09 WIB

Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah

Kamis, 19 November 2026 - 20:50 WIB

Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

Kamis, 19 November 2026 - 19:48 WIB

Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik

Kamis, 19 November 2026 - 15:38 WIB

Antisipasi Lonjakan Penumpang Libur Nataru, KCIC Operasikan 62 Perjalanan Kereta Cepat Whoosh per Hari

Berita Terbaru

OPINI

GMPK Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Sabtu, 21 Nov 2026 - 08:43 WIB