Pemda DIY Dilibatkan dalam Pengawasan Teknis Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 3 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti, bicara dalam Diskusi Publik Inovokasia 2025 di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (23/9/2025). (Dok Pemda DIY)

Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ni Made Dwipanti Indrayanti, bicara dalam Diskusi Publik Inovokasia 2025 di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (23/9/2025). (Dok Pemda DIY)

GERBANGPATRIOT.COM, Yogyakarta — Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) kini mulai dilibatkan dalam teknis pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan ini dinilai penting mengingat potensi risiko kesehatan yang bisa timbul, termasuk kasus keracunan makanan.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan pihaknya telah bertemu dengan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menyepakati bahwa Pemda DIY akan masuk dalam koordinasi pelaksanaan MBG. “Alhamdulillah mereka siap,” ujarnya di Yogyakarta, Kamis (2/10/2025).

Made menekankan, tanggung jawab kesehatan akibat masalah makanan tetap berada di pundak Pemda DIY. “Keracunan tidak ditanggung BPJS. Akhirnya Pemda yang harus menanggung lewat fasilitas kesehatannya. Jadi tidak bisa lepas, harus koordinasi,” katanya.

Pemda kini dilibatkan dalam pengawasan teknis, termasuk pemeriksaan data distribusi SPPG di berbagai titik layanan. “Kami sudah mulai menghitung satu SPPG melayani berapa titik dan di mana saja. Supaya jelas area cakupannya,” tutur Made.

Selain itu, SPPG didesak memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hingga kini baru belasan SPPG yang sudah mengantongi sertifikat tersebut. “Persoalannya banyak. Misalnya, waktu mencuci wadah terbatas sehingga berpotensi memunculkan bakteri. Jadi tidak sekadar dapur bersih, sistem sanitasinya juga harus bagus,” paparnya.

Terbatasnya tenaga ahli gizi di SPPG juga menjadi kendala. Made mencontohkan, RSUP Dr Sardjito dengan 600 pasien memiliki puluhan ahli gizi, sementara di SPPG hanya ada koordinator, satu ahli gizi, dan tenaga administrasi untuk melayani ribuan siswa. “Ini menjadi bagian evaluasi karena bisa berdampak pada kualitas gizi yang disalurkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, program yang diniatkan baik harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. “Ketika proyek ini besar dan masif, mestinya perencanaannya bagus. Data harus terbuka, jelas, dan bisa diaudit. Kolaborasi dan koordinasi juga wajib,” kata Made. (ihd)

Berita Terkait

Jajal Konektivitas Antarmoda, KAI Daop 6 Gandeng Jurnalis Rasakan Transportasi Modern
Kecewa dengan Putusan Majelis Hakim, Orang Tua Korban Daycare Little Aresha Minta Jaksa Lakukan Langkah Hukum Lanjutan
GPM Sleman Desak Instansi Terkait Segera Pasang Lampu Lalu Lintas di Kawasan Cebongan
Shadow Ban Media Sosial Ancam Kebebasan Bicara Ruang Publik
Akademisi Kyoto University: Film Indonesia Jadi Jembatan Memahami Budaya dan Masyarakat
Pasca-Angin Kencang Rusak Atap Bangunan, Warga Pringwulung Gelar Gotong Royong Pulihkan Akses Jalan
Berangkat Resmi, Pekerja Migran Indonesia Tetap Bisa Jadi Tidak Berdokumen, Ini Penjelasan Pakar UMY
Wacana Translokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Pakar UMY Ingatkan Risiko Ekologis

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 15:18 WIB

Kecewa dengan Putusan Majelis Hakim, Orang Tua Korban Daycare Little Aresha Minta Jaksa Lakukan Langkah Hukum Lanjutan

Kamis, 19 November 2026 - 11:21 WIB

GPM Sleman Desak Instansi Terkait Segera Pasang Lampu Lalu Lintas di Kawasan Cebongan

Kamis, 19 November 2026 - 10:00 WIB

Shadow Ban Media Sosial Ancam Kebebasan Bicara Ruang Publik

Kamis, 19 November 2026 - 09:19 WIB

Akademisi Kyoto University: Film Indonesia Jadi Jembatan Memahami Budaya dan Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 09:08 WIB

Pasca-Angin Kencang Rusak Atap Bangunan, Warga Pringwulung Gelar Gotong Royong Pulihkan Akses Jalan

Berita Terbaru