Pemkot Yogyakarta Gelar Pendidikan Politik Perempuan, Dorong Partisipasi Bermakna
GERBANGPATRIOT.COM, Jogja – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) resmi menggelar pendidikan politik bagi kelompok perempuan.
Kegiatan bertema “Aktivisme Perempuan Yogyakarta dalam Partisipasi Demokrasi yang Bermakna” ini berlangsung selama dua hari, 20–21 April 2026, di Hotel Harper Malioboro By Aston.
Program ini disebut sebagai langkah konkret memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan perempuan secara simbolik, tetapi harus benar-benar memberi ruang kekuasaan yang setara,” tegas panitia kegiatan.
Menurutnya, partisipasi perempuan selama ini masih sering sebatas formalitas, belum menyentuh aspek pengambilan keputusan yang strategis dalam kebijakan publik.
Bakesbangpol menekankan bahwa partisipasi bermakna harus mencakup akses politik yang adil, representasi substantif, serta jaminan keamanan dari diskriminasi dan kekerasan.
“Suara perempuan harus diakui sebagai bagian penting dalam menentukan arah kebijakan,” ujar salah satu penyelenggara.
Berbagai hambatan pun diungkap dalam forum ini. Mulai dari penerapan kuota 30 persen yang dinilai masih administratif, budaya patriarki yang mengakar, hingga maraknya kekerasan berbasis gender di ruang digital.
“Banyak perempuan akhirnya memilih diam karena tekanan sosial dan ancaman di ruang publik,” ungkap narasumber.
Selain itu, keterbatasan sumber daya hingga beban ganda domestik juga menjadi kendala serius.
“Partisipasi perempuan sering hanya dijadikan simbol tanpa kekuatan nyata. Ini yang harus diubah,” tegas peserta diskusi.
Isu interseksionalitas juga disorot, terutama bagi perempuan dari kelompok marginal yang menghadapi hambatan berlapis.
Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati, berharap kegiatan ini melahirkan kader perempuan yang kuat dan berani tampil di ruang publik.
“Pendidikan politik ini adalah langkah strategis agar perempuan tidak hanya didengar, tetapi menjadi penentu kebijakan,” ujarnya. (waw)