Peran Rakyat, Pemerintah, dan Media dalam Pengelolaan Pembangunan Nasional
GERBANGPATRIOT.COM, Banten – Pembangunan negara tidak terlepas dari peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pemerintah dibentuk sebagai amanah untuk mengelola sumber daya dan anggaran negara yang berasal dari pajak, kekayaan alam, serta hasil bumi, laut dan udara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Aspirasi masyarakat disalurkan melalui mekanisme musyawarah pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Dalam forum tersebut, warga bersama pemerintah desa membahas berbagai persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga kemiskinan. Hasil musyawarah kemudian dibawa ke tingkat kecamatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sebelum diteruskan ke tingkat kabupaten/kota untuk dibahas bersama eksekutif dan legislatif.
Di tingkat kabupaten/kota, bupati atau wali kota bersama DPRD merumuskan dan mengawal usulan pembangunan hingga tahap realisasi. Selanjutnya, pembahasan berlanjut ke tingkat provinsi melalui Musrenbang Provinsi, yang menetapkan program-program sesuai kewenangan daerah seperti pembangunan jalan provinsi, sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hasilnya kemudian diselaraskan dalam Musrenbang Nasional untuk mengakomodasi program yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Ketua Yayasan Revolusi Moral, menegaskan bahwa seluruh proses tersebut harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran yang bersumber dari rakyat secara transparan dan akuntabel.
“Negara ini ada karena rakyat, sehingga setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Proses musrenbang dari desa hingga nasional harus dijaga agar tetap murni menyerap aspirasi masyarakat,” tandasnya Jum’at, (24/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam mengawal jalannya pemerintahan. Menurutnya, wartawan memiliki fungsi strategis sebagai pengawas sekaligus penyampai informasi kepada publik.
“Media harus amanah dan berpihak pada kepentingan rakyat. Wartawan bukan musuh pemerintah, melainkan mitra dalam memastikan tidak ada penyimpangan anggaran. Bahkan, melalui pemberitaan, potensi kesalahan bisa dideteksi lebih dini,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan agar pejabat publik tidak bersikap alergi terhadap wartawan. Ia menilai keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, ia menyebut bahwa hasil liputan media dapat menjadi bahan pendukung bagi lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat dalam melakukan evaluasi. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media, diharapkan pembangunan dapat berjalan transparan, efektif, dan tepat sasaran.
(Yuyi Rohmatunisa)