Transformasi Kelembagaan PTN-BH Menuju World Class University
GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta – Di tengah gelombang disrupsi global dan ketidakpastian yang kian nyata, transformasi pendidikan tinggi di Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak. Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan bahwa transisi status kelembagaan dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan langkah krusial untuk membangun peradaban bangsa yang adaptif dan berintegritas.
Menurutnya, perguruan tinggi kini tidak boleh lagi sekadar menjadi “menara gading”. Kampus harus bertransformasi menjadi aktor utama yang mandiri secara tata kelola maupun finansial. “Status PTN-BH memberikan otonomi penuh yang menjadi prasyarat utama untuk menjawab tantangan kecerdasan buatan (AI) hingga krisis moral. Kemandirian ini adalah tanggung jawab moral untuk membangun kurikulum yang lebih responsif serta tata kelola yang transparan,” ujar sosok yang akrab disapa Gus Fadhil ini di kampus FEB UIN Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Optimalisasi Bisnis dan Hilirisasi Riset
Transisi menuju PTN-BH, kata Gus Fadhil mengharuskan kampus untuk mengoptimalkan pengembangan bisnis. Menurutnya, unit usaha dalam institusi pendidikan tinggi harus menjadi pilar penyokong keberlanjutan tanpa harus memberatkan mahasiswa. Ia menekankan dua strategi utama yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi dalam kemandirian finansial tersebut.
Pertama, hilirisasi riset. Yaitu, mengonversi hasil penelitian menjadi produk bernilai ekonomi yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Kedua, kemitraan strategis. Artinya, membangun ekosistem bersama sektor industri dan investasi agar kampus memiliki pendanaan mandiri di luar APBN atau biaya pendidikan.
”Pengembangan bisnis yang profesional di lingkungan kampus bukanlah komersialisasi pendidikan, melainkan strategi adaptasi untuk menjaga marwah peradaban. Dengan kemandirian ekonomi, perguruan tinggi bisa lebih fokus pada misi utamanya melahirkan manusia yang berilmu dan berakhlak,” tambahnya.
Revitalisasi Tridarma
Lebih lanjut, Gus Fadhil mengingatkan bahwa segala bentuk transformasi kelembagaan harus tetap berpijak pada fundamen Tridarma Perguruan Tinggi. Ia mendorong agar pendidikan di era modern tetap mengintegrasikan nilai etika agar lulusan tidak sekadar menjadi “mesin berpengetahuan”.
Penelitian juga harus diarahkan pada solusi nyata atas krisis ekologi, sosial, dan ekonomi. Dengan kondisi finansial yang sehat, PTN-BH diyakini akan memiliki daya jangkau yang lebih luas dalam memberdayakan masyarakat, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
”Di tengah badai disrupsi, kemandirian institusi adalah benteng terakhir untuk memastikan pendidikan tinggi tetap menjadi ‘ibu peradaban’ yang melahirkan pemimpin masa depan berintegritas tinggi,” tutup Gus Fadhil.
PTN-BH Sebagai Jembatan Emas
Hal senada disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) KH Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto Prof. Sulkhan Chakim. Dia memberikan penekanan strategis mengenai dampak sistemik perubahan status tersebut terhadap daya saing global pendidikan tinggi Indonesia.
Menurutnya, otonomi yang melekat pada status PTN-BH merupakan instrumen vital bagi perguruan tinggi untuk melakukan akselerasi kualitas menuju standar internasional (World Class University).
“Otonomi tata kelola dalam PTN-BH bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan ‘jembatan emas’ untuk melakukan lompatan kuantum. Dengan fleksibilitas yang dimiliki, kampus dapat lebih gesit melakukan rekrutmen talenta global, membuka program studi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan, serta mengelola aset secara produktif,” ujar Prof. Sulkhan.
Fleksibilitas Finansial dan Efisiensi Operasional
Sebagai pakar manajemen, Prof. Sulkhan menyoroti bahwa salah satu keunggulan utama PTN-BH adalah kemampuan lembaga dalam mengelola dana secara mandiri dan akuntabel. Menurutnya, transisi dari BLU ke PTN-BH akan memangkas birokrasi yang seringkali menghambat inovasi di tingkat fakultas maupun laboratorium.
“Dalam kerangka manajemen modern, efisiensi adalah kunci. PTN-BH memungkinkan kampus untuk melakukan investasi strategis secara mandiri. Dana yang dikelola secara profesional dari unit bisnis dan kerja sama industri nantinya akan kembali untuk membiayai beasiswa, peningkatan fasilitas riset, hingga kesejahteraan dosen,” jelasnya.
Menjaga Keseimbangan Inovasi dan Afirmasi
Lebih lanjut, Prof. Sulkhan juga mengingatkan bahwa kemandirian finansial yang ditekankan oleh Chairman Mubarok Institute harus dibarengi dengan fungsi afirmasi sosial. Ia menegaskan bahwa PTN-BH justru harus menjadi garda terdepan dalam memastikan akses pendidikan yang inklusif.
“Justru dengan kemandirian bisnis yang kuat, perguruan tinggi memiliki bantalan finansial yang lebih besar untuk membantu mahasiswa dari kalangan kurang mampu melalui skema subsidi silang yang lebih progresif. Jadi, tidak ada alasan bahwa PTN-BH akan menjauhkan rakyat dari akses pendidikan,” tandas Prof. Sulkhan.(rel)
Sumber : Humas Kemenag