Aksi Reformasi 2026 di Titik Nol Jogja, Mahasiswa Bawa 12 Tuntutan untuk Pemerintah
GERBANGPATRIOT.COM, Jogja – Narasi “Reformasi Jilid II” menggema lantang dalam aksi damai Forum BEM se-DIY di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kamis sore (21/5/2026).
Ribuan mahasiswa dari 17 kampus turun ke jalan membawa poster dan spanduk bernada kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Massa berjalan dari kawasan Malioboro menuju Titik Nol sambil meneriakkan tuntutan perubahan.
Sekitar pukul 15.20 WIB, massa aksi tiba di lokasi dan langsung menggelar orasi bergantian. Momen aksi tersebut bertepatan dengan peringatan 28 tahun Reformasi 1998 yang identik dengan tumbangnya rezim Soeharto.
Suasana demonstrasi berlangsung penuh semangat namun tetap kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Warga dan wisatawan yang melintas di kawasan Malioboro tampak berhenti menyaksikan jalannya aksi mahasiswa.
Koordinator Forum BEM se-DIY, Faturahman Djaguna, menilai kondisi demokrasi Indonesia mulai menunjukkan gejala kemunduran seperti era Orde Baru.
“Kami ingin membangun Reformasi Jilid Dua karena syarat-syaratnya sudah mulai terlihat, mulai dari intimidasi hingga pembungkaman aktivis,” tegasnya dalam orasi.
Ia juga menyoroti dominasi oligarki politik dan ekonomi yang dianggap semakin kuat memengaruhi arah kebijakan negara.
“Kekuasaan hari ini terlalu dekat dengan elit dan semakin jauh dari rakyat,” ujarnya.
Dalam aksinya, Forum BEM se-DIY menyampaikan 12 tuntutan kepada pemerintah.
Mahasiswa mendesak pengusutan pelanggaran HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi substantif, hingga pengesahan UU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Aktivis.
Mereka juga menolak tindakan represif negara serta meminta TNI kembali ke barak.
“Demokrasi jangan dipelihara hanya lewat seremoni, tetapi harus dirasakan rakyat kecil,” kata salah satu orator dari atas mobil komando.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Mahasiswa menilai program tersebut berpotensi membebani keuangan negara jika tidak dikelola tepat sasaran.
“Anggaran negara harus diprioritaskan untuk pendidikan gratis, kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, dan membuka lapangan pekerjaan,” ujar peserta aksi lainnya.
Mereka juga menolak penghapusan program studi yang dianggap tidak sesuai kebutuhan industri karena dinilai mengancam kebebasan akademik kampus.
Selain isu nasional, mahasiswa turut menyinggung persoalan lokal di DIY seperti kejahatan remaja hingga kesejahteraan tukang becak dan pedagang kecil di Malioboro.
Forum BEM se-DIY menegaskan reformasi tidak boleh berhenti menjadi catatan sejarah semata.
“Kami ingin reformasi terus hidup dan dikawal bersama agar demokrasi tidak kehilangan arah di tengah ketimpangan sosial dan dominasi oligarki,” pungkas Faturahman di akhir aksi. (ady)