ChatGPT Hanya Permukaan, Dosen UMY Jelaskan Mengapa AI Menentukan Masa Depan Geopolitik Dunia
GERBANGPATRIOT.COM, YOGYAKARTA – Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai teknologi pendukung produktivitas maupun aplikasi percakapan seperti ChatGPT. Di tengah meningkatnya rivalitas global, AI telah menjelma menjadi aset strategis yang diperebutkan berbagai negara karena dinilai mampu menentukan keseimbangan kekuatan ekonomi, militer, hingga geopolitik dunia pada masa depan.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Ekonomi Politik Internasional, Arie Kusuma Paksi, S.IP., M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa AI merupakan teknologi yang memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, AI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, dan produktivitas. Di sisi lain, teknologi ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan sistem pertahanan, intelijen, serta keamanan siber.
“AI adalah teknologi dua wajah. Negara yang mampu menguasai AI akan memperoleh keunggulan ekonomi sekaligus keunggulan strategis di bidang militer dan intelijen. Karena manfaatnya sangat besar, AI kini mulai diperlakukan seperti minyak atau teknologi nuklir pada masa lalu, yakni sebagai aset strategis yang harus dikuasai negara,” jelas Arie kepada Humas UMY, Senin (20/7).
Menurutnya, perubahan tersebut menjadi alasan mengapa persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi hanya berkutat pada perang dagang, tetapi telah bergeser menjadi kompetisi penguasaan teknologi. Inti persaingan itu, kata Arie, berada pada penguasaan chip semikonduktor berteknologi tinggi yang menjadi “otak” bagi pengembangan AI modern.
Amerika Serikat terus memperketat pembatasan ekspor chip canggih kepada Tiongkok, termasuk mendorong pembatasan terhadap penjualan peralatan produksi chip dari perusahaan seperti ASML dan Tokyo Electron. Namun, Arie menilai kebijakan tersebut tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan.
“Tekanan Amerika Serikat justru bisa menjadi bumerang. Ketika akses terhadap chip dibatasi, Tiongkok semakin terdorong membangun industri chipnya sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat mempercepat kemandirian teknologi mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa penguasaan AI berpotensi mengubah peta kekuatan global. Negara yang memiliki akses terhadap data dalam jumlah besar, infrastruktur komputasi berkapasitas tinggi, serta sumber daya manusia yang unggul di bidang AI akan memperoleh keuntungan kompetitif yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi.
“Keunggulan AI bersifat akumulatif. Semakin banyak data, kapasitas komputasi, dan peneliti yang dimiliki, semakin besar pula peluang suatu negara untuk terus unggul dibandingkan negara lain. Namun, ini masih merupakan proyeksi karena perkembangan AI berlangsung sangat cepat,” katanya.
Menurut Arie, perebutan pengaruh global kini tidak lagi hanya bertumpu pada penguasaan sumber daya alam, tetapi juga bergeser menuju penguasaan infrastruktur digital. Pabrik chip semikonduktor, pusat data (data center), hingga jaringan kabel internet bawah laut kini menjadi aset strategis yang menentukan posisi tawar suatu negara di panggung internasional.
“Kita melihat dunia mulai terbelah ke dalam blok-blok teknologi. Persaingan ini membuat isu yang sebelumnya murni bisnis berubah menjadi isu keamanan nasional sehingga kerja sama perdagangan internasional pun menjadi semakin kompleks,” jelasnya.
Di tengah perlombaan tersebut, Arie menilai Indonesia saat ini masih lebih banyak berperan sebagai pengguna sekaligus pasar AI dibandingkan sebagai pengembang teknologi. Menurutnya, Indonesia belum memiliki industri semikonduktor maupun kapasitas riset AI yang mampu bersaing di tingkat global.
Meski demikian, pemerintah telah menyusun peta jalan pengembangan AI nasional serta berbagai kebijakan pemanfaatan AI untuk mendukung program prioritas periode 2026–2029. Pemerintah juga menargetkan kontribusi AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai sekitar 12 persen atau setara USD366 miliar pada 2030.
Namun, Arie mengingatkan bahwa target tersebut masih berupa rencana yang harus diwujudkan melalui implementasi nyata.
“Itu masih target dalam dokumen perencanaan. Keberhasilannya harus diukur berdasarkan implementasi dan data yang benar-benar tercapai, bukan hanya berdasarkan target yang ditetapkan,” ungkapnya.
Agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi AI global, Arie menilai diperlukan strategi yang lebih konkret daripada sekadar mengikuti tren perkembangan teknologi.
Ia mendorong pemerintah memperkuat regulasi tata kelola data, memberikan insentif bagi riset AI, serta memperluas pendanaan inovasi melalui berbagai skema pembiayaan nasional. Selain itu, Indonesia juga perlu memanfaatkan politik luar negeri bebas aktif agar tetap dapat menjalin kerja sama teknologi dengan berbagai negara tanpa bergantung pada satu kekuatan tertentu.
Di bidang sumber daya manusia, Arie menekankan pentingnya memperluas program beasiswa, memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri, serta meningkatkan jumlah talenta AI nasional yang hingga kini masih terbatas.
Menurutnya, Indonesia juga tidak perlu memaksakan diri mengembangkan model AI berskala sangat besar yang membutuhkan investasi tinggi. Sebaliknya, pengembangan AI perlu difokuskan pada solusi bagi berbagai kebutuhan nasional, seperti sektor pertanian, layanan kesehatan, mitigasi bencana, hingga pelayanan publik.
“Indonesia harus fokus membangun kekuatan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada saat yang sama, investasi pada data center dan energi bersih juga harus dipercepat karena keduanya merupakan fondasi utama bagi pengembangan ekosistem AI yang berkelanjutan,” pungkasnya. (LSI)
Sumber : humas umy