Banggar DPRD Pandeglang Dorong Infrastruktur 40 Persen dan Optimalisasi PAD Digital
GERBANGPATRIOT.COM, PANDEGLANG – Dalam pembahasan Finansial RKUA dan PPAS APBD Kabupaten Pandeglang Tahun 2027, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PKS, Dodi Setiawan, menyoroti dua isu krusial: peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam wawancaranya, Dodi menegaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan fasilitas publik dan penunjang perekonomian masyarakat.
“Prioritas bagaimana visi misi bupati karena memang sebagai fasilitas publik perlu ya untuk menunjang perekonomian lain. Berapa anggaran untuk infrastrukturnya tahun depan. Nah ini belum fix angkanya tapi sementara di Pagu Anggaran yang tadi 80 miliar,” ujarnya.
Ia menyebut saat ini alokasi untuk infrastruktur belum memenuhi ketentuan mandatori spending dari pemerintah pusat yang dibahas dalam RKUA-PPAS.
“Nah mengenai anggaran jalan Pak Ketua, berarti tidak boleh kurang dari ini ya harusnya naik. Karena kemampuan anggaran kita yang terbatas maka itu belum tercapai. Untuk itu maka kita meningkatkan pendapatan agar tadi bisa tercapai minimal 40%,” tegasnya.
Dodi mengingatkan, sesuai aturan pusat, anggaran untuk infrastruktur minimal 40%, pendidikan 20%, dan kesehatan 10%.
“Kita tahu mandatori spending itu di bidang infrastruktur itu 40 persen, bidang pendidikan itu 20 persen, bidang kesehatan itu 10 persen. Kalau bicara infrastruktur itu angkanya mestinya 40 persen minimal,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa saat reses, sebagian besar usulan masyarakat yang masuk memang terkait perbaikan jalan.
“Pada saat reses kebanyakan jalan. Jadi sebagian besar usulannya jalan,” ujarnya.
Dorong Optimalisasi PAD Lewat Digitalisasi dan Pendataan
Selain infrastruktur, Dodi juga menekankan upaya meningkatkan PAD harus dilakukan serius melalui pendataan dan digitalisasi pembayaran agar target di RKUA-PPAS 2027 tercapai.
“Cara mengoptimalkan PAD. Itu harus punya keinginan yang kuat. Yang kedua dengan cara mendata objek-objek pajak atau objek-objek retribusi agar bisa lebih maksimal lagi,” jelasnya.
Ia mencontohkan, pendataan harus menyasar sektor-sektor yang selama ini belum maksimal.
“Misalnya PAD dari sumber PBB data-datanya di-update. Kemudian sektor-sektor wisata ya di beberapa tempat tertentu yang belum masuk objek pajak atau yang belum maksimal ya pembayaran retribusinya. Atau pembayaran-pembayaran yang bersifat elektronikisasi itu dimaksimalkan sehingga angka kebocorannya bisa lebih diminimalisir,” pungkasnya.
Sebagai anggota Banggar, Dodi Setiawan berkomitmen mengawal agar pembahasan RKUA dan PPAS 2027 benar-benar berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat dan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.(denni)