GERBANGPATRIOT.COM, JOGJA -Universitas Widya Mataram atau UWM Yogyakarta mendadak lekat dengan polisi, setelah sejumlah anggota kepolisian ternyata menjalani kuliah sambil tetap bertugas di Yogyakarta tersebut.
Fenomena itu terlihat ketika demonstrasi besar berlangsung di Malioboro hingga Titik Nol Kilometer, dengan sejumlah polisi mahasiswa UWM ikut berjaga mengamankan aksi tersebut.
Publik kemudian bertanya, mengapa UWM begitu identik dengan polisi, sementara banyak kampus Yogyakarta juga menawarkan kuliah fleksibel bagi para pekerja sibuk di Yogyakarta?
Obrolan warga Yogyakarta tentang polisi kuliah di Widya Mataram pun semakin ramai, terutama ketika aktivitas pengamanan demonstrasi memperlihatkan fenomena tersebut secara langsung belakangan.
Namun, kedekatan itu tidak otomatis menunjukkan hubungan khusus antara UWM dan institusi kepolisian, melainkan bisa dipengaruhi berbagai faktor akademik dan praktis dalam praktik.
*Sejarah Singkat Universitas Widya Mataram*
UWM berdiri pada 7 Oktober 1982, didirikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama KGPH Mangkubumi, kini Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai kampus.
Sejak awal, kampus tersebut membawa misi pendidikan berbasis budaya, sekaligus menjadi bagian perhatian Keraton Yogyakarta terhadap pengembangan pendidikan masyarakat secara berkelanjutan bagi masyarakat.
Akar sejarah tersebut membuat UWM memiliki posisi tersendiri di Yogyakarta, termasuk kepercayaan dari kalangan aparatur pemerintah dan kepolisian setempat sejak dahulu secara luas.
Faktor lain adalah lokasi kampus yang strategis, berada di Jalan Tata Bumi Selatan, Banyuraden, Gamping, sehingga mudah dijangkau pekerja dari berbagai wilayah pekerja.
Program kelas karyawan menjadi salah satu alasan konkret yang membuat anggota polisi dapat melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan rutinitas kedinasan yang padat lagi mereka.
Dengan jadwal dinas yang berubah-ubah, polisi membutuhkan perkuliahan fleksibel agar kewajiban menjaga keamanan tetap berjalan tanpa mengorbankan pendidikan mereka selama bertugas saat bertugas.
Skema perkuliahan yang menyesuaikan pekerja memungkinkan mahasiswa mengatur waktu belajar, terutama ketika jadwal tugas kepolisian berubah mendadak atau membutuhkan kesiapsiagaan tinggi secara optimal.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga relevan, karena mahasiswa mempelajari kebijakan publik, dinamika sosial, serta berbagai persoalan masyarakat sehari-hari sekitar mereka langsung.
Fakultas Hukum turut menjadi pilihan menarik, sebab pemahaman regulasi dan proses hukum dapat melengkapi pengalaman polisi ketika bertugas di lapangan kembali sehari-hari lebih.
Melalui laman resmi kampus, disebutkan polisi berstatus mahasiswa UWM pernah ikut mengawal demonstrasi menolak revisi UU Pilkada pada 2024 di Yogyakarta ketika itu.
Ribuan mahasiswa ketika itu turun ke kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer, sementara aparat menjalankan pengamanan terhadap jalannya aksi tersebut tersebut aman.
Situasi tersebut menghadirkan pemandangan unik, ketika sebagian aparat ternyata juga berstatus mahasiswa, sehingga interaksi polisi dan mahasiswa terasa berbeda di lapangan selama aksi.
Fenomena itu memperlihatkan pendidikan tinggi dapat menjadi ruang pengembangan sumber daya manusia Polri, tanpa harus mengesampingkan tanggung jawab kedinasan mereka sehari-hari secara nyata.
Jadi, identitas UWM yang lekat dengan polisi lebih masuk akal dipahami sebagai efek fleksibilitas, aksesibilitas, dan relevansi pendidikan, bukan hubungan khusus antar institusi tertentu. (ady)
