GERBANGPATRIOT.COM, Pandeglang – Proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan APBN TA 2026 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten senilai total Rp 1,9 Miliar menuai sorotan tajam.
Berdasarkan pantauan GERBANGPATRIOT.COM di lokasi pada Senin (5/10/2026), ditemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material atap berupa genteng dan rangka baja ringan, serta pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
Proyek tersebut berada di dua titik: SDN Kiarajangkung dan SDN Cikiruh.
1. SDN Kiarajangkung Rp 757 Juta – Progres 75 Persen, P2SP Bantah Material Tak Sesuai RAB
Di SDN Kiarajangkung anggaran Rp 757.646.000. Proyek swakelola sejak 27 Agustus 2026 ini meliputi rehab 4 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, pembangunan toilet dan pemagaran. Progres diklaim sudah 75 persen.
Ketua Tim P2SP SDN Kiarajangkung, Juhri, membantah penggunaan material tidak sesuai spesifikasi.
“Material sudah sesuai RAB,” kilah Juhri.
Namun ia mengakui ada kendala akses jalan yang sulit untuk mobilisasi material dan keterbatasan tenaga ahli.
Juhri juga disorot terkait dugaan pengambilan genteng metal bekas bangunan tanpa izin resmi. Saat ditanya, ia enggan menjawab.
“Terkait soal itu, silakan tanya langsung kepada Pak Kepala Sekolah,” ujarnya.
2. SDN Cikiruh Rp 1,2 Miliar – Ketua P2SP Tak Tahu Merek Baja Ringan, Material Dibeli dari Pengusaha Inisial E
Sementara di SDN Cikiruh anggaran lebih besar Rp 1.236.713.800.
Ketua P2SP SDN Cikiruh, Tatang, justru mengaku tidak tahu detail merek dan jenis baja ringan dan genteng yang terpasang.
“Kalau jenis dan mereknya saya tidak tahu, karena tahu-tahu barang tersebut sudah ada. Material dibeli dari pengusaha lokal inisial E,” tutur Tatang.
Ia menyebut pekerjaan atap tidak ganti total rangka baja, hanya sistem reposisi mengganti bagian yang rusak.
Supplier Disebut Sama, Skema Swakelola Dipertanyakan
Fakta di lapangan, pengadaan material baja ringan dan genteng di kedua sekolah disebut berasal dari supplier yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar soal pelaksanaan sistem swakelola yang seharusnya dikelola komite sekolah/P2SP, bukan vendor.
Pengawas Jarang Turun, Hanya Pantau Lewat WhatsApp
Sorotan lain adalah lemahnya pengawasan. Juhri mengakui pengawas rekomendasi dinas jarang ke lokasi.
“Paling pengawas datang tiga hari sekali. Namun setiap hari beliau sering menanyakan progres pekerjaan melalui pesan WhatsApp karena domisilinya jauh,” ungkap Juhri.
Program revitalisasi ini merupakan bantuan pemerintah dari APBN 2026 Kemendikdasmen dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Hingga berita ini diturunkan, GERBANGPATRIOT.COM masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala SDN Kiarajangkung, pengusaha lokal inisial E, pengawas proyek dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.(dni)
