GERBANGPATRIOT.COM, Kudus – Teguran terkait suara bising sepeda motor RX King sempat memicu pengeroyokan di Dukuh Pacikaran, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pada 24 Oktober 2026.
Namun, konflik yang sempat dilaporkan ke Polsek Dawe itu akhirnya menemukan jalan damai melalui mediasi kekeluargaan, permintaan maaf, doa, serta makan bersama warga setempat.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan Selasa malam, 10 November 2026, di kediaman Sukir, sesepuh sekaligus tokoh masyarakat Dukuh Pacikaran, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tersebut.
Mediasi menghadirkan jajaran Polsek Dawe, Bhabinkamtibmas kedua desa, kepala desa, korban, para pelaku, kuasa hukum korban, serta sesepuh dan pinisepuh wilayah setempat yang terlibat.
Kuasa hukum korban, Didik T. Wahyudi, S.H., M.H., turut mendampingi proses pertemuan agar kedua pihak dapat menyampaikan pandangan dan menyepakati penyelesaian bersama di lokasi.
Selain perdamaian, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penerapan sanksi sosial bagi para pelaku sebagai pembelajaran sekaligus pengingat agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.
Para pelaku diwajibkan meminta maaf kepada warga, membuat surat pernyataan, serta berkeliling kampung sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atas perbuatan yang mereka lakukan kepada warga.
Rangkaian mediasi kemudian ditutup dengan doa bersama, makan bersama, dan ramah tamah. Suasana yang semula tegang perlahan berubah menjadi akrab dan hangat malam itu.
Kepala Desa Margorejo, Sumirkan, hadir langsung dalam mediasi dan menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas tindakan warganya yang terlibat dalam insiden pengeroyokan tersebut.
Sumirkan menegaskan, dirinya tidak akan lepas tangan ketika ada warga melakukan kesalahan. Ia berjanji melanjutkan pembinaan serta sosialisasi kepada kalangan pemuda setempat secara konsisten.
“Mohon maaf jika ada warga saya yang melakukan pengeroyokan. Kedatangan saya untuk mediasi damai hari ini merupakan bentuk tanggung jawab,” ujar Sumirkan kepada keluarga.
“Saya meminta maaf kepada keluarga korban. Saya akan terus melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pemuda-pemuda yang ada di Desa Margorejo, Dawe,” katanya dalam mediasi.
Sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab pemerintah desa bukan hanya hadir saat keadaan masyarakat berjalan baik, tetapi juga ketika warganya menghadapi persoalan sosial maupun hukum.
Dalam mediasi, kedua pihak memperoleh kesempatan menyampaikan pandangan. Kesepakatan kekeluargaan kemudian dirumuskan dengan pendampingan kuasa hukum korban serta tokoh masyarakat yang hadir secara terbuka.
Sanksi sosial berupa permintaan maaf, surat pernyataan, dan keliling kampung menjadi bagian kesepakatan. Langkah itu dimaksudkan sebagai pembelajaran, bukan untuk mempermalukan para pelaku tersebut.
Menurut keterangan dalam bahan mediasi, penerapan sanksi sosial tersebut disebut sebagai yang pertama kali dilakukan di Kudus untuk penyelesaian persoalan serupa di masyarakat tersebut.
Tujuannya menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi sosial. Warga juga diharapkan menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi, bukan emosi maupun tindakan kekerasan di lingkungan mereka.
Mediasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Korban serta pelaku dapat duduk bersama, saling memaafkan, kemudian mengikuti doa bersama hingga seluruh acara malam tersebut berakhir.
Persoalan bermula ketika suara sepeda motor RX King dinilai bising dan mendapat teguran. Peristiwa itu semestinya menjadi ruang saling mengingatkan antarwarga dengan kepala dingin.
Namun, teguran tersebut justru berujung insiden pengeroyokan. Peristiwa ini menjadi pengingat penting agar masyarakat tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi persoalan sehari-hari di masyarakat.
Pertemuan di rumah Sukir memperlihatkan peran tokoh masyarakat, pemerintah desa, kepolisian, korban, dan pelaku dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama oleh kedua pihak.
Doa serta makan bersama menjadi simbol pemulihan hubungan. Perdamaian diharapkan menjaga persaudaraan warga, sementara semua pihak tetap menghormati proses dan ketentuan hukum yang berlaku.(waw)
