GERBANGPATRIOT.COM, Yogyakarta – Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menyoroti dua kemungkinan yang menjadi perbincangan dalam polemik kedudukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni pengunduran diri dan pemakzulan. Menurutnya, kedua mekanisme tersebut memiliki konsekuensi politik dan proses ketatanegaraan yang berbeda.
Pernyataan Ridho muncul di tengah perkembangan politik setelah 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR juga dijadwalkan dalam rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Menanggapi perkembangan tersebut, Ridho menilai bahwa pengunduran diri merupakan keputusan politik yang berbeda dari pemberhentian melalui proses pemakzulan.
“Tentunya kalau dia mengundurkan diri itu jauh lebih terhormat dibanding dia dimakzulkan,” kata Ridho dalam wawancara pada Kamis (12/11/2026).
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ridho dari perspektif etika politik. Sementara itu, proses pemberhentian wakil presiden melalui pemakzulan harus mengikuti ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hak Menyatakan Pendapat DPR Bukan Keputusan Pemakzulan
Ridho turut menanggapi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu mekanisme yang tersedia bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya.
“Itu saya kira langkah bagus bagi teman-teman di DPR, karena itu bagian dari langkah yang konstitusional,” ujarnya.
Meski demikian, pengajuan HMP tidak secara otomatis menyebabkan seorang wakil presiden diberhentikan dari jabatannya.
Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan harus melalui mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam konstitusi atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Adapun Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi sebelum usulan pemberhentian dapat diputuskan oleh MPR.
Dengan demikian, proses pemakzulan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pengajuan usulan oleh sejumlah anggota DPR. Terdapat tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum.
Ridho Soroti Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Selain mekanisme politik di DPR, Ridho menyoroti polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.
Menurutnya, persoalan administrasi pencalonan dan upaya hukum yang ditempuh setelah proses pemilihan perlu dipahami berdasarkan konteks serta konsekuensi hukumnya masing-masing.
Ridho juga mempertanyakan sejauh mana langkah hukum administratif yang ditempuh saat ini dapat berpengaruh terhadap proses pencalonan yang telah berlangsung pada 2024.
“Kalaupun seandainya Gibran mau ajukan ke PTUN dan mungkin PTUN itu kalau menang, istilahnya berhasil, ya itu berguna untuk nanti 2029, bukan berguna untuk 2024,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan analisis Ridho mengenai kemungkinan konsekuensi suatu langkah hukum, bukan kesimpulan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran ataupun hasil perkara di pengadilan.
Persoalan administrasi pencalonan dan mekanisme pemberhentian wakil presiden memiliki landasan serta prosedur hukum yang berbeda. Karena itu, sengketa administratif tidak dapat secara langsung disamakan dengan keputusan pemberhentian dari jabatan wakil presiden.
Jika Jabatan Wakil Presiden Kosong, Bagaimana Penggantinya?
Ridho juga menjelaskan kemungkinan dinamika politik apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan.
Menurutnya, penentuan calon pengganti berpotensi dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan komunikasi antarkekuatan dalam koalisi pemerintahan.
“Tentu siapa-siapanya, kita tidak bisa memastikan. Tentu tidak terlepas dari koalisi yang saat ini,” ujar Ridho.
Secara konstitusional, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Artinya, presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon wakil presiden, sedangkan keputusan pemilihan penggantinya berada di tangan MPR.
Ridho menilai bahwa proses politik dalam penentuan calon pengganti tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan koalisi serta komunikasi antara presiden dan berbagai kekuatan politik.
Meski demikian, pembahasan mengenai calon pengganti masih bersifat hipotetis selama belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang sah.
Perkembangan polemik Gibran menunjukkan pentingnya membedakan dinamika politik, pandangan etika, dan mekanisme hukum tata negara. Setiap proses yang berkaitan dengan kedudukan wakil presiden tetap harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. (lsi)
Sumber : Humas Umy
