Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah agar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait dalam memastikan proses pembentukan regulasi berjalan secara optimal dari tahap perencanaan hingga implementasi.

“Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir,” ujar Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ribka menjelaskan, Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan Pemda. Karena itu, pembentukannya harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah, serta didukung kajian akademis dan data yang memadai. Ia mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak sekadar menyalin produk hukum daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Selain itu, Ribka menyoroti perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.

“Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita,” tegasnya.

Ribka juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam tahapan perencanaan, tetapi harus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Ribka menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya. Pemda menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD menjalankan fungsi evaluasi. Pembagian peran tersebut perlu didukung koordinasi yang efektif agar proses pembentukan regulasi berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Ribka menekankan produk hukum yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas agar dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi daerah tidak berhenti pada tahap penetapan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

“Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah,” ungkap Ribka.

Ia menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan Pemda untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(lsi)

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Terkait

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat
Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Kepamongprajaan Jadi Penggerak Keberhasilan Program Prioritas Nasional
Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi Pertanian Sidrap sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Dampingi Menko PMK, Satgas PRR Tinjau Banjir dan Kunjungi Pengungsi di Subulussalam
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga
Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Kekhasan NTB dan NTT melalui Revisi Undang-Undang
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 19:20 WIB

Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat

Rabu, 18 November 2026 - 19:13 WIB

Wamendagri Wiyagus Dorong Alumni Kepamongprajaan Jadi Penggerak Keberhasilan Program Prioritas Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 19:06 WIB

Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 17:12 WIB

Wamendagri Bima Arya Apresiasi Inovasi Pertanian Sidrap sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Selasa, 17 November 2026 - 17:02 WIB

Dampingi Menko PMK, Satgas PRR Tinjau Banjir dan Kunjungi Pengungsi di Subulussalam

Berita Terbaru