GERBANGPATRIOT.COM, Jogja – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus dugaan persekongkolan dalam dua tender proyek pedestrian strategis Kota Yogyakarta yang digelar pada 2021 lalu dan kini disidangkan.
Temuan tersebut dibacakan melalui Laporan Dugaan Pelanggaran perkara Nomor 19/KPPU-L/2026 dalam sidang di Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta, Kamis (19/11/2026), dipimpin Majelis Komisi.
Perkara ini menyoroti penentuan pemenang proyek penataan pedestrian kawasan Kotabaru, sekitar Galeria-Gramedia, serta pembangunan pedestrian Jalan Perwakilan kawasan Malioboro, pada tahun anggaran 2021.
Koordinator Investigator Dewi Sita Yuliani mengatakan penyelidikan menemukan indikasi persaingan semu serta kerja sama horizontal dan vertikal untuk memenangkan pihak tertentu dalam tender tersebut.
“ Ikut tender seharusnya sendiri-sendiri, mengajukan penawaran sendiri, menghitung harga penawaran sendiri, dan membuat dokumen tender sendiri,” ujar Dewi, Kamis (19/11/2026), di Kantor KPPU Yogyakarta.
Investigator menduga dua perusahaan peserta tender berkomunikasi dan bekerja sama, antara lain melalui kesamaan alamat IP ketika mengunggah dokumen penawaran tender pada kedua proyek.
Kesamaan juga ditemukan pada metadata, format penulisan, serta kesalahan pengetikan dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi, jaminan penawaran, dan surat kerja sama antar peserta tender.
Dewi mengatakan kemiripan tersebut menjadi petunjuk yang diperiksa untuk mengungkap dugaan koordinasi antar peserta selama proses tender proyek pemerintah daerah berlangsung.
Pada aspek teknis, Investigator menilai peralatan utama yang ditawarkan pemenang tidak valid, sedangkan pengalaman kerja Terlapor II diduga tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen tender.
Temuan lain mengarah pada dugaan fasilitasi vertikal oleh kelompok kerja pemilihan dan pejabat pembuat komitmen dalam kedua paket pekerjaan konstruksi yang diperiksa KPPU.
Pokja dan PPK diduga mengabaikan kemiripan dokumen peserta, mencantumkan persyaratan peralatan tidak relevan, serta menerapkan metode evaluasi tender yang tidak tepat dalam pengadaan.
Menurut Investigator, tindakan tersebut berpotensi menghambat persaingan usaha sehat dan membuka jalan bagi pihak tertentu menguasai kemenangan tender proyek pemerintah pada 2021.
Dua paket yang diperiksa bersumber dari APBD Kota Yogyakarta dan berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2021.
Paket penataan pedestrian Kotabaru memiliki kode tender 4873021, pagu Rp19,975 miliar, serta Harga Perkiraan Sendiri sekitar Rp19,975 miliar, diumumkan pada Juni 2021.
Sebanyak 48 perusahaan mengikuti tender Kotabaru, yang kemudian dimenangkan PT Pradipta Bhumi Konstruksi dengan penawaran sekitar Rp19,313 miliar berdasarkan hasil proses tender.
Tender ulang pembangunan pedestrian Jalan Perwakilan memiliki kode 4959021, pagu Rp12,299 miliar, serta Harga Perkiraan Sendiri sekitar Rp10,299 miliar, diumumkan September 2021.
Proyek Jalan Perwakilan diikuti 34 pendaftar dan dimenangkan PT Prastama Dua Sembilan dengan nilai penawaran sekitar Rp9,971 miliar berdasarkan hasil tender pemerintah.
Investigator menetapkan enam Terlapor, yakni dua perusahaan pemenang, satu konsultan, dua kelompok kerja pemilihan, serta pejabat pembuat komitmen proyek dalam perkara ini.
Selain kedua perusahaan, Terlapor mencakup PT Tri Patra Konsultan, Pokja tender Kotabaru, Pokja Jalan Perwakilan, dan Hasri Nilam Baswari selaku PPK kedua proyek tersebut.
Dewi menyebut dugaan pembagian kemenangan disertai fasilitasi pihak lain masih menjadi materi pemeriksaan dalam perkara persaingan usaha yang sedang disidangkan di KPPU Yogyakarta.
“Ayo ikut tender yang Perwakilan, nanti aku yang mengurus dokumennya,” kata Dewi menggambarkan dugaan komunikasi, seraya menyebut adanya imbalan atau fee dalam pengaturan tender tersebut.
Investigator menyatakan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diduga terpenuhi; Majelis menjadwalkan tanggapan para Terlapor pada agenda sidang selanjutnya di KPPU.(waw)















