GERBANGPATRIOT.COM, Yogyakarta – Perluasan peran militer di ranah sipil dan kecenderungan pemusatan kewenangan pemerintah menjadi dua tantangan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Kedua persoalan tersebut berkaitan dengan pembagian kekuasaan, ruang partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan warganya.
Isu tersebut dibahas dalam seminar CSIS Roadshow Campus bertema “Pemilu, Demokrasi dan Kepemimpinan Nasional” yang diselenggarakan di Amfiteater Pascasarjana, Lantai 4, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (19/11/2026).
Kegiatan ini menghadirkan dua peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, yakni Nicky Fahrizal dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial serta Edbert Gani Suryahudaya. Keduanya mengulas tantangan demokrasi dari perspektif berbeda. Nicky menyoroti perluasan peran militer dalam kehidupan sipil, sedangkan Edbert membahas perkembangan desentralisasi dan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Perluasan Peran Militer Dinilai Berpotensi Mempersempit Ruang Sipil
Dalam pemaparannya, Nicky membahas fenomena normalisasi militerisasi ruang sipil pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai bahwa perluasan struktur dan fungsi militer di luar tugas pertahanan perlu dicermati, terutama ketika keterlibatan institusi militer semakin dekat dengan berbagai aktivitas masyarakat sipil.
Menurutnya, normalisasi militerisasi dapat berlangsung secara bertahap melalui kebijakan maupun pembentukan struktur organisasi yang kemudian diterima sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi hubungan antara institusi militer dan masyarakat sipil, termasuk ruang partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.
Nicky menekankan pentingnya menjaga ruang publik agar tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, membentuk organisasi, dan berpartisipasi dalam proses politik secara mandiri.
“Semakin banyak ruang kendali yang diambil militer, semakin sempit ruang sipil atau publik,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan institusi negara perlu disertai perhatian terhadap batas kewenangan dan keberlangsungan ruang partisipasi masyarakat.
Desentralisasi Menghadapi Tantangan Pemusatan Kewenangan
Sementara itu, Edbert menyoroti perkembangan demokrasi lokal melalui perjalanan desentralisasi Indonesia selama lebih dari dua dekade.Ia menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu capaian penting Reformasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sekaligus mencegah pemusatan kekuasaan di tingkat nasional.
Namun, dalam perkembangannya, pelaksanaan desentralisasi menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya.
Menurut Edbert, pergeseran kewenangan melalui sejumlah regulasi, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, dan terbatasnya ruang inisiatif pemerintah daerah menjadi persoalan yang perlu dievaluasi. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi keleluasaan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Edbert menjelaskan bahwa tidak semua persoalan masyarakat di daerah dapat langsung diselesaikan oleh pemerintah daerah karena sebagian kewenangan berada di tingkat pusat. Akibatnya, pemerintah daerah dapat menghadapi keterbatasan ketika harus merespons aspirasi masyarakat atau mengambil kebijakan yang membutuhkan keputusan lintas tingkat pemerintahan.
Menurutnya, penguatan desentralisasi perlu memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mengembangkan kebijakan berdasarkan kebutuhan lokal. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat suara masyarakat daerah agar arah pembangunan dan pengambilan keputusan tidak hanya didominasi oleh perspektif pemerintah pusat.
“Suara-suara di daerah justru harus semakin banyak keluar. Kekuatan opini utama untuk bisa menggerakkan kita ke arah yang lebih baik harus datang dari daerah,” ungkap Edbert.
Melalui pandangan tersebut, Edbert menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat daerah dalam mengawal kebijakan publik dan memperkuat kualitas demokrasi lokal.
Demokrasi Membutuhkan Partisipasi Publik dan Pembagian Kekuasaan
Dua perspektif yang disampaikan Nicky dan Edbert menunjukkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), tetapi juga dengan cara kekuasaan dijalankan dan kewenangan didistribusikan.
Di tingkat nasional, ruang sipil perlu dijaga agar masyarakat dapat berpartisipasi secara bebas dan mandiri. Sementara itu, di tingkat daerah, pembagian kewenangan yang proporsional diperlukan agar pemerintah daerah mampu merespons kebutuhan masyarakat secara efektif. Penguatan demokrasi juga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta mekanisme yang memungkinkan aspirasi masyarakat tersalurkan dalam proses pengambilan keputusan.
Melalui seminar CSIS Roadshow Campus, UMY menghadirkan ruang pertukaran gagasan antara peneliti dan kalangan akademik untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika politik dan pemerintahan Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis terhadap persoalan demokrasi sekaligus memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. (lsi)
Sumber : Humas Umy















