Laporan Badan Anggaran Terkait Pokok Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi Terhadap RKPD Tahun 2021

GERBANGPATRIOT.COM – Kota Bekasi, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah secara eksplisit menegaskan komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran daerah sebagai bagian integral dari

kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperkuat fungsi dan wewenang masing-masing Lembaga Negara, termasuk penguatan fungsi DPRD. Salah satu bentuk penguatannya adalah menyangkut

peran DPRD sebagai lembaga politik di daerah yang diharapkan semakin dapat berfungsi dalam merespons berbagi aspirasi masyarakat dan tuntutan publik akan perbaikan kearah yang lebih

baik di berbagai bidang atau sektor.

Salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kota Bekasi yang dirangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah Kota Bekasi selaku eksekutif, memiliki peran sangat penting baik dari sisi muatan substansi materi maupun ketepatan waktu penyelesaian dan penyampaiannya, karena dapat berpengaruh pada mekanisme penyusunan dokumen-dokumen turunan berikutnya. Awalnya merupakan dokumen teknis kemudian berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi agregasi dan representasi masyarakat Kota Bekasi melalui DPRD Kota Bekasi untuk bahan penyusunan RKPD Tahun 2021.

Badan Anggaran telah melaksanakan pembahasan dalam rangka Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, hal ini dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kota Bekasi dalam mengarahkan dan melakukan Pengawasan terhadap strategi pelaksanaan program pembangunan Kota Bekasi yang termaktub dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi di antaranya:

1.Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021, Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

2.Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023, Pokok Pokok Pikiran DPRD dapat turut serta mengarahkan dan memfokuskan pada upaya pencapaian tahapan pembangunan Kota Bekasi yang mengambil tema pembangunan tahun 2021, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Kapasitas Pelaku Ekonomi.

3.Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD.

4.Memastikan bahwa adanya kaitan dan arah yang jelas berdasarkan Prioritas Janji Politik yang tertuang dalam RPJMD dan terangkum kedalam 45 Janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

5.Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Bekasi dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kota Bekasi dan Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi yang lebih baik.

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Bekasi terhadap RKPD tahun 2021, cakupannya meliputi seluruh kewenangan pemerintah Kota Bekasi, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses anggota DPRD Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2024 (Tanggal 8, 10, dan 11 November Tahun 2019) dan reses 1 tahun 2020 (tanggal 28, 29 Februari dan 1 Maret 2020).

Selain itu juga meliputi hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui audiensi, hasil rapat kerja AKD dengan OPD, hasil studi banding Alat Kelengkapan Dewan (AKD), hearing atau rapat dengar pendapat, konsultasi dengan pemerintah provinsi atau kementerian dalam negeri maupun kementerian non lembaga (LPNK) serta masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

DPRD Kota Bekasi :

1.Mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi guna terwujudnya aparatur birokrasi yang profesional, berintegritas dan melayani melalui :

A.Percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE, atau E-Goverment) yang terintegrasi, mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

B.Memastikan setiap OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

C.Meningkatkan kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur daerah melalui pendidikan dan pelatihan.

terencana dan sistematik terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

D.Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi, khususnya pada OPD yang terkait dengan perizinan, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pelayanan administrasi kependudukan. DPMPTSP, BAPENDA, BPKAD, Disdukcapil, Kecamatan dst.

2.DPRD meminta agar Walikota segera menyusun penyelenggaraan Sistem Pembangunan dan Pengelolaan Drainase yang terintegrasi dan terpadu dengan Sistem Mitigasi Bencana, guna mengatasi dan menyelesaikan permasalahan banjir perkotaan di Kota Bekasi.

Selain itu, perlu dilakukan pula penerapan konsep pembangunan Sumur Resapan yang terpadu, dan konsep Kampung Siaga Bencana, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur yang terkait dengan penanganan kebencanaan di Kota Bekasi.

3.DPRD meminta Walikota untuk menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah yang terintegrasi dan ramah lingkungan, serta partisipatif dengan menggalakkan Gerakan Masyarakat (GEMAS) Peduli Lingkungan secara

massive untuk memilah, mengurangi, dan mengolah sampah.

Untuk mendukung gerakan ini dapat dilakukan upaya stimulan melalui kegiatan konvensi, yaitu penyelenggaraan kompetisi dalam pengelolaan sampah antar kelompok masyarakat di tingkat

kelurahan, kecamatan, maupun Kota Bekasi, terkait Bank Sampah, pengelolaan kompos, usaha creative recycle dsb.

DPRD meminta Walikota utk memulai pola Pembangunan Utilitas Perkotaan Bawah Tanah yang terintegrasi dan terpadu, meliputi jaringan listrik, telpon, jaringan kabel optik, air dan gas. Untuk itu perlu mengkonsolidasikan perencanaan pembangunan jaringan dengan berbagai stakeholder di Kota Bekasi.

5.DPRD Kota Bekasi mendorong walikota untuk memfasilitasi pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana untuk menumbuhkembangkan inovasi dan kreativitas pemuda dalam bentuk penyediaan co working space yang representatif bagi para pemuda di setiap kecamatan untuk menjadi ekosistem tumbuhnya para pelaku start up dari generasi muda, serta mampu mengintegrasikan bisnis start up ke dalam sektor sektor strategis pembangunan ekonomi daerah.

6.Layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Bekasi harus ditingkatkan dengan upaya :

A.Mendorong terwujudnya peningkatan layanan kesehatan yang optimal di RSUD Abdul Majid Kota Bekasi dengan

pengadaan Linen Rumah Sakit, alat kesehatan (paru, Jantung), alat kedokteran, ambulan ICU yang memadai sesuai dengan kebutuhan RSUD.

B.Peningkatan layanan kesehatan Puskesmas di 12 Kecamatan

menjadi Puskesmas PONED, sehingga mendorong pemerataan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan kelengkapan dan standar yang sama yang dapat menjangkau hingga tingkat Kecamatan se Kota Bekasi.

Memperkuat upaya Revitalisasi Posyandu sebagai ujung

tombak dan mitra strategis Puskesmas dalam gerakan promosi dan

preventif kesehatan, didukung dengan sinerjitas peran PKK dan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera) menuju Kota Sehat.

D.Pembentukan satgas yang terpadu dalam upaya kewaspadaan dan penanganan penyebaran virus Convid-

19/Corona, serta membuka layanan sistem informasi tersentral yang dapat memberikan informasi kepada

masyarakat terkait Convid-19. Selain itu juga memastikan kesiapan SDM dan sarana prasarana kesehatan.

7.Permasalahan sosial yang terus muncul seiring dengan perkembangan Kota harus diiringi dengan solusi yang jelas yaitu :

A.Penyediaan rumah singgah untuk PMKS yang representative dan edukatif. Selain itu, dalam menekan angka kemiskinan dan menstimulan agar masyarakat mandiri secara ekonomi adanya pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perlu didukung dengan Pembinaan dan bimbingan sosial serta insentif permodalan.

B.Meningkatkan spiritualitas dan religiusitas masyarakat,

dengan menggiatkan secara serius program magrib mengaji yang terarah dan integrative

8.Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan dilakukan yaitu

dengan:

A.Mendorong dan menfasilitasi ketersediaan SDM pendidikan yang unggul, ketersediaan pengawas sekolah yang memadai, pengelolaan keuangan yang akuntabel, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Serta memformulasikan strategi membangun pendidikan yang komprehensif sehingga penilaian dalam LHP BPK di Bidang Pendidikan bisa mencapai minimal cukup efektif atau bahkan mencapai efektif.

B.Peningkatan Kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah serta pengawas sekolah dalam pelakanaan SPMI.

C.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan pengadaan meubelair di SD SMP Negeri di Kota Bekasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Bekasi.

D.Permasalahan Unit Sekolah Baru (USB) SD Negeri dan SMP Negeri yang belum memiliki gedung atau masih menumpang di gedung sekolah lain setiap tahunnya sehingga perlu pembangunan ruang kelas baru (RKB) dengan anggaran multi years.

E.Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus lebih terencana dan tersosialisasi dengan baik, selain itu, USB tidak boleh muncul pasca PPDB dan perlu ada moratorium USB sampai dituntaskannya USB yang belum memiliki gedung, dalam hal ini diperlukan perencanaan strategis dan prioritas.

Sehingga sistem PPDB tidak menimbulkan dampak buruk bagi perkembangan pendidikan di Kota Bekasi.

Peningkatan Insentif terutama untuk guru PAUD dan TK serta untuk peningkatan kualitas pendidikan sekolah swasta perlu dialokasikan anggaran untuk insentif tenaga pendidik (guru)

G.Peningkatan mutu pendidikan dengan penyelenggaraan Kompentensi olahraga siswa nasional dan sains SD tingkat

Kota Bekasi dan propinsi Jawa Barat

9.Pemberian insentif kepada RT, RW, PKK, kader Posyandu yang minimal besarannya sama dengan tahun 2019.

10.Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas di semua fasilitas publik di Kota Bekasi dan Pembangunan fasilitas, sarana prasarana pendukung kegiatan olahraga dengan standar internasional (diantaranya kolam renang dan Track Sepatu Roda).

Total keseluruhan Pokok Pokok

Pikiran Anggota DPRD dari masa reses I Tahun 2019 dan reses I

Tahun 2020 berjumlah 5242 butir aspirasi. Adapun rinciannya

terlampir.

Demikian Laporan Badan Anggaran ini kami sampaikan, sebagai

sarana dan masukan DPRD berdasarkan :

1.Aspirasi Masyarakat.

2.Perkembangan Zaman yang memasuki era digitalisasi.

3.Percepatan tahapan pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Periode 2018-2023.

Kota Bekasi, Senin 9 Maret 2020

Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi

Ketua : H. Chairoman Joewono Putro, B. Eng, M.Si. (Advetorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *