GERBANGPATRIOT.COM, JOGJA – Dishub Kota Yogyakarta menegaskan juru parkir di Alun-Alun Kidul tidak mengantongi izin, sehingga pungutan kepada pengunjung berpotensi masuk kategori pungutan liar di lokasi.
Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta Imanudin Aziz setelah polemik permintaan Rp2,5 juta per hari kepada Bolo Sego mencuat kembali.
“Yang jelas, jukir itu tidak berizin,” ujar Aziz saat dihubungi awak media, Jumat.(18/9/2026), merespons persoalan yang viral tersebut di Alkid.
Aziz mengatakan Dishub tidak pernah menerbitkan izin juru parkir untuk kawasan Alun-Alun Kidul, sehingga aktivitas pengelolaan parkir itu bukan kewenangan petugasnya di sana.
“Kalau tidak berizin, konsekuensinya arahnya ke pungutan liar,” kata Aziz, menjelaskan konsekuensi aktivitas parkir yang dilakukan tanpa legalitas dari pemerintah setempat tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah pemilik food truck Bolo Sego mengaku diminta membayar biaya parkir sebesar Rp2,5 juta setiap hari di Alkid di lokasi.
Pengakuan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu sorotan terhadap aktivitas parkir serta besaran pembayaran yang dibebankan kepada pelaku usaha setempat kini.
Aziz menjelaskan, kewenangan Dishub di sekitar Alkid berkaitan dengan pengaturan rambu parkir, bukan penerbitan izin bagi juru parkir setempat di sana resmi.
“Kami hanya mengatur rambu parkir di kawasan Alkid,” ungkap Aziz, menegaskan batas kewenangan instansinya dalam mengelola fasilitas perparkiran kawasan tersebut kepada publik setempat.
Menurut Aziz, Dishub juga tidak menerbitkan izin parkir untuk kendaraan truk, termasuk food truck yang digunakan sebagai sarana berjualan di kawasan Alkid tersebut.
“Dishub tidak menerbitkan izin parkir untuk truk, termasuk food truck,” tegas Aziz ketika menjelaskan ketentuan perparkiran yang berlaku saat ini di Alkid tersebut.
Izin parkir tepi jalan umum yang diterbitkan Dishub, kata Aziz, hanya diperuntukkan kendaraan roda dua dan roda empat sesuai ketentuan yang berlaku tersebut.
“Yang dikeluarkan Dishub hanya untuk kendaraan roda dua dan roda empat,” jelasnya mengenai cakupan kendaraan yang memperoleh izin parkir dari pemerintah saat ini.
Dengan aturan itu, keberadaan food truck di Alkid tidak otomatis memperoleh fasilitas parkir melalui mekanisme perizinan yang diterbitkan Dishub Kota Yogyakarta bagi kendaraan.
Terkait orang yang meminta pembayaran tersebut, Aziz menyebut Dishub belum mengetahui identitas pihak yang diduga menarik biaya kepada pengelola Bolo Sego tersebut di Alkid.
“Kami tidak mengetahui identitasnya,” kata Aziz ketika ditanya mengenai pihak yang disebut meminta uang parkir kepada pemilik Bolo Sego di Alkid tersebut.
Aziz memastikan permintaan pembayaran itu tidak berasal dari aparat Dishub Kota Yogyakarta yang bertugas dalam pengaturan perparkiran kawasan tersebut pada hari itu tersebut.
“Yang pasti, bukan dari aparat Dishub,” tegas Aziz, membantah keterlibatan petugas dalam permintaan biaya parkir kepada pengelola food truck tersebut.
Kasus ini membuat status juru parkir Alkid kembali menjadi sorotan, terutama setelah muncul pengakuan mengenai nominal pembayaran yang dinilai sangat besar publik itu secara keseluruhan.
Dishub menegaskan, juru parkir tanpa izin bukan bagian dari petugas resmi pemerintah, sedangkan identitas pihak pemungut biaya masih belum diketahui hingga kini kini.(waw)
