GERBANGPATRIOT.COM, Jogja – Polemik dugaan pungutan liar dan pemerasan terhadap pelaku usaha kuliner Bolosego di Alun-Alun Kidul Jogja kembali menyita perhatian publik.
Kerabat Keraton Yogyakarta, GBPH Prabukusumo, mengaku heran dengan polemik tersebut dan memilih mengecek langsung kondisi lokasi melalui Lurah Patehan.
Mantan Penghageng KHP Nitya Budaya itu mengutus Lurah Patehan menemui pengelola parkir sekaligus memastikan penggunaan lahan Bolosego di kawasan Alkid.
Gusti Prabu menyoroti luas lahan yang digunakan Bolosego, karena menurutnya area tersebut jauh lebih besar dibandingkan lapak pedagang kaki lima.
“Saya heran, mereka tidak menyampaikan berapa ‘kontraknya’ ke Keraton itu. Dan dia menggunakan seperti apa?” ujar Gusti Prabu.
Menurut Gusti Prabu, penggunaan lahan Bolosego tidak bisa disamakan dengan aktivitas PKL biasa yang hanya memanfaatkan area terbatas untuk berjualan.
“Jangan dikira yang digunakan itu seperti PKL biasa yang cuma 2,5 meter,” tegas Gusti Prabu dalam keterangannya.
Ia menyebut area yang digunakan Bolosego membentang cukup luas, bahkan mencapai sekitar 100 meter dari Kuncung hingga bagian belakang.
“Ini sampai 100 meter dari Kuncung sampai ke belakang,” kata Gusti Prabu, seperti dikutip dari akun Instagram @jogjainfo.
Sorotan tersebut muncul setelah polemik dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego sebelumnya mencuat setelah kegiatan kuliner mereka dihentikan.
Gusti Prabu juga menjelaskan pengelolaan parkir di kawasan Sasana Hinggil telah berlangsung lama dan memiliki mekanisme swadaya masyarakat.
“Pihak Keraton tidak pernah meminta uang dari pengelola parkir,” ujar Gusti Prabu menjelaskan posisi Keraton Yogyakarta.
Menurut dia, pengelola parkir justru disarankan menyisihkan sebagian hasil secara swadaya untuk mendukung operasional dan kebutuhan lingkungan sekitar kawasan.
Dana swadaya tersebut, kata Gusti Prabu, dapat digunakan untuk renovasi, operasional, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat setempat.
Ia juga membantah adanya praktik premanisme dalam pengelolaan parkir kawasan tersebut dan meminta polemik dilihat berdasarkan kondisi sebenarnya.
*Polresta Jogja Hentikan Penyelidikan*
Di sisi lain, Polresta Jogja resmi menghentikan penyelidikan dugaan pungli dan pemerasan terhadap Bolosego setelah memeriksa sejumlah pihak terkait.
Kasihumas Polresta Jogja, Iptu Dani Hasan, menyebut sebanyak 17 saksi telah diperiksa dalam rangkaian penyelidikan kasus tersebut.
“Sebanyak 17 saksi telah diperiksa,” ujar Dani, dengan saksi berasal dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan Bolosego.
Para saksi tersebut meliputi manajemen Bolosego, pengelola parkir, Keraton Yogyakarta, hingga Dinas Perhubungan yang dimintai keterangan penyidik.
Hasil pemeriksaan menyatakan Bolosego telah mengantongi izin resmi tanpa biaya dari Keraton Yogyakarta pada 10 September 2026.
Namun, terdapat kesepakatan kompensasi senilai Rp6 juta dengan pengelola parkir untuk penggunaan lahan selama lima hari kegiatan Bolosego.
Kegiatan Bolosego sempat berjalan selama sehari sebelum akhirnya dihentikan. Melalui fasilitasi Polsek Kraton, Rp3 juta dikembalikan kepada pihak Bolosego.
Sementara itu, Rp3 juta lainnya dialokasikan untuk pengelola parkir. Polisi menyatakan penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan unsur tindak pidana.(waw)
