GERBANGPATRIOT.COM, Kulon Progo – Perupa Yoyock Suryo mendorong Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memperkuat ekosistem seni rupa melalui Kulon Progo Annual Art 2026, sekaligus menjamin ruang berekspresi yang independen, kritis, dan terjangkau bagi seniman.
Dorongan tersebut disampaikan dalam makalah sarasehan Kulon Progo Annual Art 2026 bertajuk Generator Seni Menyala, Seni Rupa Menolak Koruptif; Kulon Progo Annual Art Sebagai Ghirah Komunal.
Yoyock menilai, agenda seni tahunan tersebut harus menjadi penggerak kolaborasi para perupa, kelompok seni, dan komunitas kreatif yang tersebar di berbagai kapanewon di Kulon Progo.
Menurutnya, kebangkitan seni rupa daerah membutuhkan dukungan nyata pemerintah, terutama melalui kebijakan yang berpihak kepada seniman serta penyediaan fasilitas publik untuk berkarya.
“Generator seni rupa bermerk Kulon Progo Annual Art itu kini telah dinyalakan,” tulis Yoyock dalam makalahnya yang menekankan pentingnya gerakan seni kolektif.
Ia mengibaratkan ekosistem seni rupa Kulon Progo sebagai dinamo mekanik yang memiliki energi kreatif, tetapi membutuhkan generator agar potensinya terus berkembang.
“Dinamo itu terdiri dari individu perupa, kelompok seni, dan kantong-kantong kreatif yang tersebar di banyak Kapanewon di Kulon Progo,” jelasnya.
Yoyock menegaskan, apabila seluruh elemen seni rupa bergerak bersama, energi kolaborasi tersebut dapat menghasilkan karya visual yang memperkuat identitas kebudayaan sekaligus menghidupkan kreativitas masyarakat.
Namun, ia mengingatkan, keberlanjutan gerakan seni tidak cukup hanya mengandalkan semangat seniman. Dukungan kebijakan dan fasilitas pemerintah daerah juga diperlukan.
Karena itu, ia mendorong Pemkab Kulon Progo memberikan kemudahan penggunaan ruang pamer, termasuk Taman Budaya Kulon Progo, agar seniman dapat menampilkan karya tanpa terbebani biaya tinggi.
“Perlunya keberpihakan pemerintah agar seniman tidak terbebani biaya yang tinggi saat menggunakan fasilitas ruang publik seperti Taman Budaya Kulon Progo,” tulisnya.
Menurut Yoyock, akses ruang ekspresi dan apresiasi yang terjangkau menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem seni rupa yang berkelanjutan.
Ia berharap komitmen pemerintah menyediakan fasilitas kebudayaan dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret, sehingga seniman memiliki kesempatan lebih luas untuk berkarya dan menjangkau masyarakat.
Selain mendorong dukungan fasilitas, Yoyock menempatkan seni rupa sebagai medium kritik sosial yang memiliki peran penting dalam mengawasi kekuasaan dan menyuarakan persoalan publik.
Dalam makalahnya, ia menjelaskan hubungan seni rupa, korupsi, dan kekuasaan sebagai persoalan kompleks yang dapat menghadirkan seni sebagai alat kritik maupun propaganda.
“Ketika kekuasaan korup, seni rupa sering kali hadir sebagai bahasa visual untuk menyuarakan perilaku korup tersebut,” tulisnya.
Ia mencontohkan karikatur, mural, dan grafiti jalanan yang dapat menyampaikan sindiran terhadap perilaku pejabat korup ataupun kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Menurutnya, simbol uang, kursi jabatan, dan bendera juga dapat diolah menjadi karya visual untuk menggambarkan persoalan moral di balik kekuasaan.
“Seni rupa publik, seperti mural di dinding kota, menyuarakan kepada warga sipil yang hak-haknya dirampas oleh penguasa yang korup hingga seni instalasi untuk menelanjangi keserakahan penguasa atas skandal korupsi,” ungkapnya.
Yoyock juga mengingatkan bahwa seni rupa dapat dimanfaatkan penguasa sebagai alat propaganda untuk membangun citra positif sekaligus mengalihkan perhatian publik dari persoalan penyalahgunaan wewenang.
Ia mencontohkan monumen, patung, dan lukisan potret resmi yang dapat digunakan untuk membentuk gambaran pemimpin yang heroik, agung, bersih, dan seolah tidak tersentuh kritik.
“Seni rupa digunakan sebagai alat propaganda untuk mengalihkan perhatian publik dari isu penyelewengan kekuasaan dan korupsi,” jelasnya.
Karena itu, menurut Yoyock, independensi seniman perlu dijaga agar karya seni tidak kehilangan fungsi kritis dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai poster aksi, grafiti, dan karya visual di ruang publik dapat menjadi saluran aspirasi kolektif, terutama ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyuarakan tuntutan keadilan.
Dalam konteks tersebut, Kulon Progo Annual Art 2026 diharapkan bukan sekadar menjadi pameran tahunan, melainkan ruang pertemuan gagasan, kreativitas, dan keberanian seniman menyampaikan kritik sosial.
Yoyock berharap kegiatan sarasehan dan workshop seni rupa menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas proses berkarya, serta membangun daya saing perupa Kulon Progo.
“Adanya workshop seni rupa ini diharapkan mampu menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem seni rupa yang berkelanjutan proses berkarya dan berdaya saing di Kulon Progo,” tulisnya.
Ia menegaskan, keberadaan agenda tahunan tersebut perlu diikuti kesinambungan program dan dukungan berbagai pihak agar manfaatnya dirasakan langsung oleh komunitas seni maupun masyarakat luas.
“Semoga,” tulis Yoyock menutup makalahnya, seraya berharap Kulon Progo Annual Art 2026 menjadi penanda kebangkitan seni rupa daerah sekaligus mendukung program Sambanggo Kulon Progo.
Yoyock Suryo merupakan perupa Nusarupa 91 dan Komisariat Jiwa Sanggambambu Jogja yang menempatkan kolaborasi komunitas, independensi berkarya, serta kritik sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan seni rupa.(ady)
