GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta — Di tengah perdebatan soal anggaran Jakarta yang menyusut, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara terbuka: benarkah Jakarta kekurangan uang, atau Jakarta hanya belum sungguh-sungguh menagih uang yang menjadi haknya?
Pertanyaan itu yang kini dilontarkan Ketua Dewan Pembina Jaya Center Foundation, Budi Mulyawan, SH, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bagi Budi, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jakarta pada 2026 bukan semata soal angka yang mengecil. Ia adalah cermin dari cara lama mengelola kota ini yang sudah tidak lagi bisa dipertahankan.
Berdasarkan data yang dikutipnya, APBD Jakarta 2025 mencapai Rp91,86 triliun. Pada 2026, angka itu turun menjadi Rp81,32 triliun, atau berkurang sekitar Rp10,54 triliun. Dalam APBD Perubahan 2026, anggaran itu bahkan kembali terkoreksi menjadi Rp79,56 triliun.
Salah satu penyebab utama penurunan itu adalah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Jakarta tidak bisa lagi mengandalkan pola lama, yakni setiap persoalan diselesaikan dengan menambah anggaran. Ketika kapasitas fiskal menurun, setiap rupiah APBD harus benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Budi, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kombatan (Komunitas Banteng Asli Nusantara).
Di titik inilah, menurut Budi, cara berpikir Jakarta harus berubah. Dari yang selama ini bertumpu pada penambahan belanja, menjadi lebih mengedepankan efektivitas dan optimalisasi sumber pendapatan.
Ia mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang dinilai mulai mengarahkan kebijakan anggaran pada sektor-sektor prioritas: pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik.
Namun, apresiasi itu disertai peringatan. Di tengah ruang fiskal yang semakin sempit, program yang menyangkut kebutuhan dasar warga tidak boleh menjadi korban penyesuaian anggaran.
“Program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak boleh menjadi korban penyesuaian anggaran. Justru di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah harus semakin selektif menentukan program mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Lalu, dari mana Jakarta bisa mencari ruang fiskal baru tanpa terus membebani warga dan tanpa terburu-buru berutang?
Jawaban Budi cukup lugas: tagih dulu piutang yang sudah ada.
Menurut perhitungan yang disampaikannya, potensi piutang daerah mencapai sedikitnya Rp17,67 triliun. Angka itu terdiri atas piutang pajak daerah sebesar Rp15,32 triliun, berdasarkan selisih target dan realisasi penerimaan pajak per 30 September 2026, serta piutang kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sekitar Rp2,35 triliun.
Khusus piutang kompensasi KLB/KDB, Budi menyoroti kewajiban sejumlah perusahaan pengembang yang belum dituntaskan sejak bertahun-tahun lalu. Kewajiban itu bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi berbentuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) maupun penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Salah satu yang ia sebut adalah kewajiban pembangunan tiga tower Rusunawa di Daan Mogot yang menurut catatannya belum terealisasi sesuai komitmen awal.
“Jangan sampai pemerintah sibuk cari sumber pembiayaan baru, bahkan mempertimbangkan utang obligasi. Sementara hak daerah yang menjadi kewajiban pihak ketiga belum ditagih secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegas Budi.
Ia meminta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V memperkuat koordinasi dalam menginventarisasi, memverifikasi, dan menagih kewajiban pihak ketiga.
“Kalau potensi piutang sebesar itu dapat ditagih secara optimal, tentu dapat memberikan ruang fiskal jauh lebih baik bagi Jakarta,” katanya.
“Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami keterbatasan anggaran, sementara kewajiban pihak ketiga justru tidak diselesaikan.”
Di luar piutang, Budi juga mendorong Pemprov Jakarta lebih kreatif mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pemanfaatan aset milik pemerintah.
Ia mencontohkan pengembangan kawasan Banjir Kanal Timur (BKT) sepanjang 23,6 kilometer melalui skema kerja sama pemanfaatan aset, seperti Build Operate Transfer (BOT), maupun bentuk kerja sama investasi lainnya. Kawasan itu, menurutnya, berpotensi membuka ruang ekonomi baru, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jakarta memiliki banyak aset strategis. Jangan sampai aset tersebut hanya menjadi beban pemeliharaan APBD. Pemerintah harus berani membuka ruang kolaborasi dengan investor dan UMKM agar aset daerah menghasilkan nilai ekonomi,” ujarnya.
Hal yang sama berlaku untuk pengelolaan taman dan fasilitas pengolahan sampah yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan korporasi maupun investor swasta.
Sementara proyek pembangunan yang bersifat komersial dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, menurut Budi, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau investasi swasta.
“APBD seharusnya tidak terus-menerus digunakan untuk membiayai proyek yang sebenarnya bisa dikerjakan melalui investasi. Pemerintah perlu membedakan mana kewajiban pelayanan publik, dan mana proyek yang memiliki potensi bisnis,” paparnya.
Pada akhirnya, pesan Budi bukan sekadar soal menagih piutang. Ia adalah soal keberpihakan.
Di saat Jakarta harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda, yang paling tidak boleh dikorbankan adalah kebutuhan dasar warga: pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Dan sebelum Jakarta meminta warganya untuk lebih memahami keterbatasan, negara terlebih dahulu harus menunjukkan kesungguhan untuk menagih haknya sendiri.(***)
