Kemnaker: Pemerintah Belum Menetapkan Pengelola Dana Cadangan Pesangon

Sabtu, 14 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan informasi yang tidak benar. Hingga saat ini, Pemerintah belum menetapkan atau menunjuk lembaga yang akan bertindak sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).

Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Oleh karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.

Putri menjelaskan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.

Putri menambahkan, peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

“Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari Pemerintah,” terangnya.

Kemnaker mengimbau masyarakat, khususnya kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Masyarakat diharapkan mengacu pada informasi dan penjelasan resmi Pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Putri menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya.(lsi)

Sumber : Biro Humas Kemnaker

Berita Terkait

Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga
Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Kekhasan NTB dan NTT melalui Revisi Undang-Undang
Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data
Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Aceh, Kasatgas Tito Minta Pemda Perkuat Kesiapsiagaan
Kemnaker Imbau Peserta Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 7 Persiapkan Diri
Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:33 WIB

Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga

Senin, 16 November 2026 - 19:28 WIB

Wamendagri Bima Arya Dukung Penguatan Kekhasan NTB dan NTT melalui Revisi Undang-Undang

Senin, 16 November 2026 - 19:22 WIB

Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data

Senin, 16 November 2026 - 19:16 WIB

Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial

Senin, 16 November 2026 - 19:12 WIB

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027

Berita Terbaru