GERBANGPATRIOT.COM, Jakarta – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) menyatakan dukungannya terhadap penunjukan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ketua Umum PP FSP TSK SPSI, Roy Jinto Ferianto, menilai keberadaan Dana Cadangan Pesangon merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap hak pekerja/buruh, khususnya ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurutnya, selama ini masih banyak pekerja/buruh yang tidak memperoleh hak pesangon ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, tutup, atau dinyatakan pailit. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme yang dapat menjamin ketersediaan dana pesangon sehingga hak pekerja tetap terpenuhi meskipun perusahaan tidak lagi beroperasi.
“Keberadaan Dana Cadangan Pesangon menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh. Dengan adanya kewajiban perusahaan menyisihkan dana pesangon secara berkala melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah, pembayaran hak pekerja diharapkan dapat lebih terjamin ketika terjadi PHK,” demikian pandangan PP FSP TSK SPSI.
PP FSP TSK SPSI berpandangan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang paling tepat untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon. Pertimbangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan kapasitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola berbagai program jaminan sosial bagi pekerja/buruh.
Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan sejumlah program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pengalaman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut, yang memiliki sejarah sejak berdirinya ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) pada 1977, dinilai menjadi modal penting bagi BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Selain pengalaman kelembagaan, PP FSP TSK SPSI juga menyoroti keberadaan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan unsur pekerja/buruh dan pemberi kerja atau pengusaha.
Keterlibatan kedua unsur tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan dana berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan para pihak, terutama dalam menjamin perlindungan hak pekerja/buruh.
Menurut Roy Jinto Ferianto, pengelolaan Dana Cadangan Pesangon membutuhkan lembaga yang memiliki pengalaman, sistem pengawasan, serta kapasitas dalam mengelola dana yang berkaitan langsung dengan hak pekerja.
Atas dasar itu, PP FSP TSK SPSI meminta pemerintah menetapkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Pesangon merupakan hak pekerja/buruh yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian pembayaran. Oleh karena itu, kami meminta pemerintah mempercayakan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon kepada BPJS Ketenagakerjaan karena memiliki pengalaman dan kapasitas dalam mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegas Roy Jinto Ferianto.
Roy Jinto Ferianto
Ketua Umum
Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI















