GERBANGPATRIOT.COM, Purwakarta – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) akan kembali meminta penjelasan tertulis kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten Purwakarta periode 2016–2025. Langkah ini ditempuh untuk memastikan laporan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara transparan dan tidak berhenti tanpa kepastian.
Sebelumnya, Kejari Purwakarta melalui surat Nomor B-3419/M.2.14.2/Dek.1/10/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 menyatakan bahwa laporan KMP telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian. Dalam proses tersebut, Ketua KMP juga telah memberikan klarifikasi sekaligus menyerahkan sejumlah bahan pendukung, mulai dari kajian hukum, analisis forensik awal, dokumen terkait, hingga petunjuk pemeriksaan.
Dalam kajian yang disampaikan kepada Kejaksaan, KMP mengidentifikasi sejumlah hal yang dinilai perlu ditelusuri lebih jauh. Di antaranya menyangkut penganggaran dan penghapusan alokasi DBHP dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, pencatatan kewajiban dalam neraca keuangan daerah, serta realisasi belanja infrastruktur dan pembayaran kepada pihak ketiga.
KMP berpandangan, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada penilaian mengenai kemungkinan kesalahan administrasi. Penelusuran perlu mencakup proses pengambilan kebijakan, dasar penggunaan kewenangan, kesesuaian pencatatan keuangan, hingga aliran dana yang berkaitan dengan pengelolaan DBHP.
Berdasarkan telaah hukum dan dokumen yang telah diserahkan, KMP menilai terdapat sejumlah petunjuk yang layak didalami untuk menguji kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum serta terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Atas dasar itu, KMP akan mengirimkan surat lanjutan kepada Kepala Kejari Purwakarta. Organisasi tersebut meminta penjelasan mengenai status dan hasil penelitian laporan, kemungkinan peningkatan penanganan ke tahap penyelidikan, serta tindak lanjut Kejaksaan terhadap dokumen, bukti awal, dan keterangan yang telah disampaikan.
Surat tersebut juga akan ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Barat, serta Direktur Pengendalian Operasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI.
Ketua KMP Ir. Zaenal Abidin, MP., menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendesak Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui proses pembuktian. Namun, KMP menginginkan seluruh dokumen dan petunjuk yang telah disampaikan diperiksa secara objektif dan profesional.
“KMP tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pembuktian. Kami meminta seluruh dokumen dan petunjuk yang telah disampaikan diuji secara profesional. Sekarang kami ingin mengetahui, sudah sejauh mana laporan ini ditindaklanjuti?” ujar Zaenal.
Menurut dia, kejelasan perkembangan penanganan laporan merupakan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum sekaligus bentuk penghormatan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
KMP menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga memperoleh kejelasan mengenai hasil penanganan laporan. Bagi organisasi ini, keterbukaan informasi, penelusuran transaksi, dan pengujian terhadap dugaan tindak pidana merupakan tahapan penting untuk memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
Zaenal menegaskan, pengawalan laporan bukan semata-mata untuk mendorong proses hukum terhadap pihak tertentu, melainkan memastikan setiap dugaan yang disertai dokumen dan petunjuk diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami ingin fakta dibuka, transaksi ditelusuri, dan dugaan pidananya diuji. Jika ditemukan pelanggaran hukum, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya. (rel)















