GERBANGPATRIOT.COM, Iakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Melalui program ini, peserta aktif dapat memperoleh layanan kesehatan gratis di klinik, puskesmas, dan rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Selain layanan gratis, peserta juga mendapatkan fasilitas kesehatan dengan biaya yang lebih ringan. Pemerintah pun mendorong seluruh warga Indonesia untuk mendaftar sebagai peserta guna memastikan perlindungan kesehatan yang merata.
Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, keikutsertaan dalam program ini bersifat wajib. Hal ini berarti setiap penduduk Indonesia diwajibkan menjadi peserta jaminan sosial, tanpa terkecuali.
Prinsip Kepesertaan yang Tak Dapat Dinonaktifkan
Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan beberapa hal terkait prinsip kepesertaan, sebagai berikut:
- Keberlanjutan Kepesertaan
- Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat permanen dan tidak dapat dinonaktifkan meskipun kartu tidak digunakan.
- Kondisi Khusus untuk Penonaktifan
- Penonaktifan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti:
a. Peserta telah meninggal dunia.
b. Peserta pindah ke luar negeri.
c. Peserta melepas status Warga Negara Indonesia (WNI) dan menjadi Warga Negara Asing (WNA).
d. Peserta bepergian ke luar negeri untuk pendidikan atau pekerjaan (status dinonaktifkan sementara).
e. Peserta tidak membayar iuran bulanan (status dinonaktifkan sementara).
- Penonaktifan hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti:
- Tunggakan Iuran
- Apabila peserta tidak membayar iuran, tunggakan akan terus dihitung dan bertambah.
- Maksimal tunggakan yang wajib dilunasi adalah 24 bulan (2 tahun), meskipun tunggakan sebenarnya lebih dari itu.
- Reaktivasi Kepesertaan
- Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, peserta harus:
a. Melunasi tunggakan hingga 24 bulan.
b. Membayar iuran bulan berjalan saat status kepesertaan aktif kembali.
- Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan, peserta harus:
Rizzky menambahkan, kebijakan ini bertujuan memastikan keberlanjutan program dan memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. (ihd/ihd)
