Dorong Deregulasi dan Penataan Ruang, AHY Percepat Transformasi BMTH sebagai Gerbang Wisata Bahari Internasional

GERBANGPATRIOT.COM, DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong percepatan deregulasi, penataan ruang, serta penataan aktivitas kepelabuhanan untuk mempercepat pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Benoa sebagai gerbang wisata bahari internasional. Menurut Menko AHY, transformasi BMTH tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan penyempurnaan regulasi, sinkronisasi tata ruang, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar mampu menarik investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas, dan memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat meninjau kawasan BMTH di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Selasa (21/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY menilai pengembangan BMTH merupakan proyek strategis yang akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim sekaligus mendorong diversifikasi pariwisata nasional melalui pengembangan wisata bahari berkelas dunia.

“Di lokasi ini tengah dibangun kawasan, fasilitas, dan ekosistem yang akan mendukung berkembangnya wisata bahari Indonesia,” ujar Menko AHY.

Menurut Menko AHY, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi pusat wisata bahari dunia. Bali sebagai destinasi unggulan yang telah dikenal wisatawan mancanegara memiliki peluang besar berkembang sebagai pusat aktivitas yacht dan kapal pesiar di kawasan Asia Tenggara apabila didukung kebijakan yang adaptif, penataan ruang yang terintegrasi, serta infrastruktur yang memadai.

BMTH dirancang sebagai kawasan marina modern yang mampu menampung hingga 188 yacht, termasuk super yacht dan mega yacht, serta menyediakan fasilitas tambat bagi hingga lima kapal pesiar berukuran besar. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi area hiburan, pusat perbelanjaan, ruang terbuka hijau, taman publik, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya guna menghadirkan pengalaman wisata bahari berkelas dunia.

“Para wisatawan ini bukan hanya datang untuk singgah. Mereka bisa tinggal berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya, mereka akan berbelanja, menggunakan berbagai layanan, dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat Bali,” jelasnya.

Untuk mempercepat pengembangan BMTH, pemerintah terus mengoordinasikan penyelesaian berbagai isu strategis, mulai dari deregulasi layanan marina dan kapal pesiar, integrasi layanan lintas instansi, percepatan penyesuaian tata ruang, hingga penataan kawasan Pelabuhan Benoa. Langkah tersebut dilakukan agar BMTH memiliki kepastian regulasi dan mampu bersaing sebagai destinasi wisata bahari internasional.

Salah satu langkah penting ialah penataan aktivitas kepelabuhanan melalui relokasi bertahap kapal-kapal perikanan menuju Pelabuhan Perikanan Pengambengan yang tengah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penataan tersebut diharapkan membuka ruang bagi optimalisasi kawasan marina sekaligus meningkatkan keselamatan pelayaran, kenyamanan wisatawan, serta daya saing BMTH sebagai pusat wisata bahari.

Menko AHY menegaskan percepatan pembangunan BMTH harus tetap mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan budaya Bali.

“Karena itu, seluruh proses pembangunan BMTH akan mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability), memperhatikan aspirasi masyarakat, serta berjalan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” papar Menko AHY.

Menurutnya, keberhasilan BMTH tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan nilai tambah bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

“Mengapa tidak jika visinya menjadikan kawasan ini sebagai salah satu marina terbesar dan terbaik di Asia Tenggara? Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar sudah sepatutnya menjadi hub sekaligus pusat wisata bahari yang mendunia,” tutur Menko AHY.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY juga memperoleh pemaparan mengenai progres pengembangan BMTH, termasuk percepatan deregulasi, penyesuaian tata ruang, pengembangan kawasan marina, serta rencana relokasi aktivitas perikanan sebagai bagian dari transformasi Pelabuhan Benoa menjadi pusat pariwisata maritim terpadu.

Dalam kegiatan tersebut, Menko AHY didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Ayodhia G. Kalake, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Odo R. M. Manuhutu, serta Staf Khusus Bidang Hukum dan Regulasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Sigit Raditya. (lsi)

Sumber : Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan