GERBANGPATRIOT.COM, Yogyakarta – Komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membangun Polri yang berorientasi pada masyarakat menjadi perhatian setelah dirinya resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026). Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” dan menyoroti fenomena no viral, no justice dalam penanganan laporan warga.
Dalam konteks tersebut, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bidang organisasi pemerintahan, Prof. Dr. Ulung Pribadi, M.Si., menilai pengalaman panjang Suyudi di bidang reserse, kepolisian daerah, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi modal penting untuk memimpin Polri. Namun, modal tersebut baru akan bermakna jika diterjemahkan menjadi kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Penilaian tersebut disampaikan Prof. Ulung saat diwawancarai tim Humas UMY secara daring pada Jumat (2/10).
Rekam Jejak Suyudi di BNN Jadi Modal Pimpin Polri
Prof. Ulung menilai pengalaman Suyudi di bidang reserse dan sejumlah posisi strategis di kepolisian memberikan pemahaman penting mengenai penegakan hukum. Pengalamannya sebagai Kepala BNN juga dinilai menjadi modal dalam membangun koordinasi lintas lembaga.
Suyudi merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994. Ia pernah menjabat Kapolres Metro Jakarta Pusat, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala BNN.
Meski demikian, Prof. Ulung menegaskan bahwa pengalaman tersebut perlu diterjemahkan dalam tata kelola organisasi Polri yang lebih luas.
“Tantangannya adalah mengelola organisasi besar dengan menempatkan transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, pelayanan publik, dan pengawasan masyarakat sebagai prinsip kelembagaan,” ujar Prof. Ulung.
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (1/10/2026), setelah Komisi III DPR RI menyetujuinya secara aklamasi.
Kinerja Kapolri Baru Perlu Diukur dari Pelayanan Publik
Prof. Ulung mengajak publik menilai kinerja Suyudi melalui indikator yang konkret. Indikator tersebut antara lain mencakup keterbukaan penanganan perkara serta kecepatan dan kualitas pelayanan kepolisian.
Ia juga menekankan pentingnya penurunan praktik gratifikasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, transparansi pemeriksaan etik, konsistensi pemberian sanksi, serta semakin terbukanya ruang pengawasan dan koreksi dari masyarakat.
“Dengan indikator seperti itu, publik tidak hanya menilai figur Kapolri, tetapi juga dapat menagih konsistensi pembenahan secara terukur,” ujar Prof. Ulung.
Menurut Prof. Ulung, tantangan terbesar Kapolri baru adalah membangun kepercayaan publik melalui perubahan yang dapat dirasakan. Prioritasnya mencakup pelayanan tanpa gratifikasi, penegakan hukum yang profesional, transparansi perkara, dan penindakan tegas terhadap pelanggaran etik anggota.
Prioritas tersebut memiliki keterkaitan dengan agenda yang disampaikan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Saat itu, Suyudi mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat” serta memaparkan sejumlah kegelisahan publik terhadap Polri, termasuk pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, dan fenomena _no viral, no justice_.
Fenomena tersebut menjadi salah satu persoalan yang disoroti Suyudi karena penanganan perkara tidak semestinya bergantung pada perhatian publik di media sosial. Karena itu, menurut Prof. Ulung, komitmen tersebut dapat diuji melalui perubahan konkret dalam pelayanan, penanganan pengaduan, dan transparansi perkara.
Tata Kelola Polri Perlu Akuntabel
Terkait anggapan bahwa Listyo Sigit Prabowo seharusnya dapat menjabat hingga 2029, Prof. Ulung menilai tahun tersebut merupakan batas usia pensiun berdasarkan regulasi baru, bukan masa jabatan yang dijamin.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pergantian pimpinan sebuah institusi negara tetap harus memiliki dasar prosedural yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Prof. Ulung, pergantian Kapolri perlu dilihat sebagai momentum memperkuat tata kelola Polri. Pengalaman kepemimpinan, rekam jejak penegakan hukum, dan kemampuan membangun koordinasi lintas lembaga memang penting. Namun, keberhasilan kepemimpinan Kapolri baru pada akhirnya akan diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat dalam pelayanan dan penegakan hukum.
Dengan demikian, agenda “Polisi Bersama Masyarakat” perlu diterjemahkan menjadi program yang dapat dipantau secara terbuka. Publik, menurut Prof. Ulung, membutuhkan indikator yang jelas agar pembenahan Polri tidak berhenti sebagai komitmen, tetapi menjadi perubahan kelembagaan yang terukur. (lsi)
Sumber : Humas Umy
