GERBANGPATRIOT.COM, Jogja – Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menyampaikan keprihatinan serius atas dugaan praktik sertifikasi satpam bodong di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Mereka menilai kasus ini tidak hanya merugikan para pekerja, tetapi juga berpotensi menyeret jejaring kekuasaan hingga elit politik di kawasan Timoho.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah mengarah pada dugaan sistematis yang harus diusut tuntas,” tegas pernyataan resmi mereka.
Berdasarkan temuan yang berkembang, sosok terduga pelaku berinisial ND disebut kerap beraktivitas di lingkungan kantor wakil rakyat di Timoho.
Tak hanya itu, keterkaitan lain muncul dari dugaan bahwa istri pelaku sempat bekerja sebagai tenaga keamanan di lokasi tersebut.
“Yang bersangkutan diberhentikan secara mencurigakan setelah kasus ini mencuat ke publik,” ungkap Santoso sumber dalam siaran pers.
Kecurigaan semakin menguat ketika muncul dugaan keterlibatan perusahaan pemenang tender yang disebut memiliki afiliasi dengan elit tertentu.
Perusahaan tersebut bahkan diduga menjadi pemenang tender pengamanan di gedung wakil rakyat kawasan Timoho.
“Pola ini mengarah pada praktik kolusi dan pengkondisian tender yang tidak sehat,” lanjut pernyataan tersebut.
Arus Bawah juga menyoroti besarnya anggaran outsourcing di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang mencapai sekitar Rp60 miliar pada tahun 2026.
Anggaran tersebut mencakup berbagai sektor seperti tenaga pengamanan, cleaning service, hingga layanan lainnya di OPD, BUMD, dan rumah sakit daerah.
“Nilai sebesar ini rawan disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat dan transparan,” tegas mereka.
Lebih lanjut, mereka menilai adanya indikasi penguasaan tender oleh segelintir perusahaan tertentu yang berpotensi menciptakan monopoli terselubung.
Kondisi ini dinilai merusak prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
“Jika benar terjadi, ini mencederai kepercayaan masyarakat karena seluruh anggaran berasal dari rakyat melalui APBD,” bunyi pernyataan tersebut.
Atas dasar itu, Arus Bawah mendesak aparat penegak hukum segera bertindak.
“Kami meminta Polda DIY melakukan penyelidikan menyeluruh, Kejaksaan mengawal potensi tindak pidana korupsi, dan Pemkot membuka seluruh proses tender secara transparan,” tegas mereka.
Mereka juga memastikan akan terus mengawal kasus ini.
“Ini bagian dari komitmen menghadirkan keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada rakyat,” pungkasnya. (waw)
